Sejak akhir pekan ini, layar televisi dan media sosial dipenuhi kabar tentang Anak Krakatau. Erupsi yang berlangsung sejak 4 September 2026 melontarkan abu vulkanik yang kemudian terbawa angin jauh dari Selat Sunda. Abu tidak hanya mencapai wilayah Lampung Selatan dan Banten, tetapi terdeteksi menyebar hingga Jakarta, Jawa Barat, bahkan kawasan Bandung. BMKG pada 6 September mengidentifikasi sebaran abu dalam dua klaster yang mencakup Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung hingga Bengkulu. Dampaknya bahkan merambah penerbangan, dengan sejumlah bandar udara sempat ditutup untuk alasan keselamatan.
Read more: Dari Krakatau Purba ke Anak Krakatau: Membaca Waktu dari Tanah
Laporan terakhir Bank Dunia yang menyebutkan ada 64,2% penduduk Indonesia di bawah garis kemiskinan. Sebaliknya, dengan garis kemiskinan nasional, Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup berarti. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada Maret 2026 persentase penduduk miskin berada pada 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Angka tersebut bahkan turun dibandingkan dengan bulan Maret 2025.
Pengelolaan sungai di Indonesia sering kali terjebak dalam labirin birokrasi dan pembagian kewenangan yang rumit. Di Sumatera Barat, tata kelola sungai secara garis besar terbagi antara instansi pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWS-SV) di bawah Kementerian PU yang bersumber dari APBN, serta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (DSDA-BK) Provinsi Sumatera Barat yang mengandalkan APBD Provinsi.
Read more: Simalakama Pengelolaan Sungai: Dari Ketimpangan Kewenangan Hingga Lumpuhnya Ekonomi Muara
"Rumah" adalah salah satu kata yang paling sederhana sekaligus paling rumit dalam kehidupan manusia. Ia dapat berarti bangunan tempat kita tinggal, keluarga yang menunggu kepulangan, kampung halaman yang selalu dirindukan, atau bahkan ruang batin tempat seseorang merasa utuh. Tidak mengherankan apabila kisah-kisah besar dunia hampir selalu berbicara tentang perjalanan pulang. Salah satunya adalah The Odyssey, sebuah karya epik Yunani yang kembali mendapat perhatian luas melalui adaptasi film terbarunya.
Di tengah riuhnya ruang publik kita, ada sebuah prasangka kultural yang samar namun menancap kuat dalam interaksi sosial sehari-hari: stigma negatif terhadap logat daerah. Seseorang yang berbicara dengan aksen Jawa yang kental (medok) sering kali langsung memicu tawa renyah, menjadi bahan olok-olok ringan, atau serta-merta diasosiasikan dengan karakter komedi yang subordinat. Begitu pula warga Minang yang ketahuan logatnya saat merantau, atau orang Batak yang bertutur dengan nada keras, tegas, dan blak-blakan. Mereka semua tak jarang secara peyoratif dicap sebagai sosok yang "kampungan", kurang pergaulan, atau belum sepenuhnya mengecap modernitas. Prasangka linguistik ini hidup subur dalam alam bawah sadar kolektif masyarakat urban, menciptakan hierarki sosial tak kasatmata yang memecah-belah kita berdasarkan cara kita melafalkan kata demi kata.
Read more: Melawan Hegemonisasi Jakarta: Mengapa Logat Daerah Bukan "Kampungan"
