Setelah melihat sisi penerimaan negara, hubungan fiskal pusat-daerah, serta defisit dan beban utang, analisis RAPBN 2027 perlu dilanjutkan pada sisi belanja. Pertanyaannya bukan sekadar berapa besar pemerintah akan membelanjakan anggaran, tetapi untuk apa anggaran tersebut digunakan, bagaimana komposisinya berubah, dan seberapa besar outcome pembangunan yang dihasilkan. RAPBN 2027 merencanakan Belanja Negara sebesar Rp4.097,2 triliun, meningkat sekitar Rp254,5 triliun dibandingkan APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp3.362,2 triliun merupakan Belanja Pemerintah Pusat dan Rp735 triliun Transfer ke Daerah.
Read more: Analisis RAPBN 2027: Seri 4 Membaca Arah dan Kualitas Belanja Negara
Memasuki perguruan tinggi merupakan salah satu fase penting dalam perjalanan pendidikan seorang anak. Setelah bertahun-tahun terbiasa dengan lingkungan sekolah, teman-teman yang relatif sama, guru yang dikenal, serta pola belajar yang sudah familiar, mahasiswa kini berhadapan dengan dunia yang jauh lebih beragam. Mereka bertemu teman dari daerah, budaya, keluarga, kebiasaan, dan karakter yang berbeda. Mereka juga memasuki relasi baru dengan dosen, tenaga kependidikan, organisasi mahasiswa, serta berbagai komunitas di kampus.
Read more: Mahasiswa Baru, Lingkungan Baru: Belajar Beradaptasi dengan Kekuatan Komunikasi
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menetapkan pendapatan negara sebesar Rp3.426,0 triliun dan belanja negara Rp4.097,2 triliun. Dengan postur tersebut, defisit anggaran direncanakan sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Secara nominal maupun relatif terhadap PDB, defisit tersebut lebih rendah dibandingkan APBN 2026 yang sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen PDB. Pemerintah dengan demikian tetap mempertahankan defisit di bawah batas 3 persen PDB dan bahkan mengarahkannya semakin rendah. Postur resmi RAPBN 2027 memang menempatkan defisit sebesar 2,40 persen PDB dengan pembiayaan Rp671,2 triliun.
Read more: Analisis RAPBN 2027: Seri 3 Defisit Anggaran, Beban Utang, dan Ketahanan Fiskal
Ada masa ketika kita relatif tahu mengapa seseorang didengar. Dokter didengar ketika bicara soal kesehatan, guru ketika bicara soal pendidikan, tokoh agama ketika menjelaskan perkara keagamaan, dan orang yang dituakan karena pengalaman serta rekam jejaknya. Dunia itu tentu tidak sempurna, gelar bisa menipu dan orang yang dihormati pun bisa keliru. Tetapi setidaknya ada jarak antara dikenal dan dipercaya. Media sosial membuat jarak itu makin tipis. Hari ini seseorang bisa hadir di layar kita berkali-kali, bicara dengan sangat yakin tentang banyak hal, lalu perlahan terasa seperti orang yang memang pantas didengar. Bukan karena kita sudah memeriksa siapa dia, melainkan karena kita terlalu sering melihatnya. Keterlihatan menciptakan keakraban, dan keakraban kadang diam-diam kita baca sebagai kredibilitas.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 kembali memperlihatkan semakin besarnya skala APBN. Belanja Negara direncanakan mencapai Rp4.097,2 triliun, meningkat dibandingkan APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp3.362,2 triliun merupakan Belanja Pemerintah Pusat, sedangkan Rp735 triliun dialokasikan sebagai Transfer ke Daerah (TKD). Secara nominal, TKD memang meningkat Rp42 triliun atau sekitar 6,1 persen dibandingkan APBN 2026 sebesar Rp693 triliun.
Read more: Analisis RAPBN 2027 Seri 2: Mempertegas Arah Re(De)-sentralisasi Fiskal