Coba ingat, kapan terakhir kali kamu buka TikTok cuma untuk cari hiburan, tapi yang muncul justru video politisi joget diiringi sound lagi viral, atau konten “a day in my life” yang terasa dekat dan personal? Kalau pernah, kamu tidak sendirian. For You Page generasi muda hari ini pelan-pelan berubah jadi salah satu ruang kampanye politik paling efektif, meski jarang terasa seperti kampanye.
Politik yang dulu identik dengan debat formal berjas dan dokumen kebijakan setebal buku pelajaran, kini dikemas ulang jadi konten super pendek, berdurasi belasan detik: gimik kocak, editan serba cepat, bahasa santai supaya terlihat dekat dengan anak muda. Pertanyaannya, apakah ini murni soal politisi ingin tampil lebih membumi? Kalau iya, kenapa butuh mesin algoritma yang begitu rapi untuk mewujudkannya?
Sosiolog Shoshana Zuboff, dalam The Age of Surveillance Capitalism (2019), sudah lama mengingatkan bahwa sistem digital hari ini tidak sekadar merekam kebiasaan kita. Sistem itu dirancang untuk memprediksi, lalu memodifikasi perilaku kita, demi kepentingan modal dan kekuasaan. Begitu logika ini merambah ke ranah politik, yang terjadi adalah komodifikasi: anak muda tidak lagi disapa sebagai warga negara yang kritis, melainkan diperlakukan sebagai target konsumen yang emosi dan seleranya bisa diarahkan lewat penargetan algoritmik yang presisi.
Ini jadi soal serius karena Gen Z dan Gen Alpha adalah digital natives, generasi yang sebagian besar memahami dunia lewat layar ponsel. Filsuf Byung-Chul Han, dalam Psychopolitics (2017), menyebut kekuasaan zaman sekarang tidak lagi bekerja lewat represi atau intimidasi fisik. Kekuasaan modern menyusup ke alam bawah sadar lewat kesenangan, lewat konten yang membuat kita merasa nyaman dan terhibur. Ketika politik berubah total jadi “politainment”; politik yang dibungkus hiburan, batas antara edukasi politik dan pembodohan berkedok konten lucu jadi makin kabur.
Pernah kepikiran kenapa konten politik di FYP kamu bisa jauh berbeda dari yang muncul di layar orang tuamu? Jawabannya ada pada penargetan algoritmik. Platform media sosial merangkum jejak digital anak muda: dari durasi menonton, konten yang dibagikan di grup obrolan, sampai sound yang paling sering disimpan. Data ini diolah untuk menyajikan konten yang sudah disesuaikan secara personal, memetakan apa yang membuat Gen Z dan Alpha tertarik, tertawa, atau merasa terhubung.
Di titik inilah gaya politik baru bermain: gamifikasi. Isu-isu besar seperti kebebasan berpendapat, krisis iklim, atau transparansi anggaran publik sering dianggap terlalu “berat” untuk algoritma video pendek. Isu-isu ini pun dipangkas, dipoles, bahkan digantikan konten bergimik: politisi ikut tren dance, bikin challenge berhadiah, atau memamerkan avatar 3D yang siap masuk dunia gim. Politik tidak lagi ditawarkan sebagai gagasan, melainkan sebagai paket hiburan yang gampang dikonsumsi dan gampang dilupakan.
Secara teoretis, kondisi ini sejalan dengan konsep Ideological State Apparatuses milik Louis Althusser. Menurut Althusser, penguasa tidak selalu butuh kekerasan fisik untuk menanamkan pengaruh. Institusi kebudayaan dan media dipakai untuk menyebarkan ideologi secara halus, tanpa disadari khalayaknya. Di era digital, algoritma dan platform konten pendek berperan sebagai versi baru dari institusi ideologis itu. Tanpa doktrinasi di ruang kelas, nilai dan citra politik disusupkan lewat kebiasaan harian anak muda saat scrolling.
Dampaknya terasa pada fungsi politik itu sendiri, yang perlahan mengalami pendangkalan. Ketika isu sosial disajikan dalam bentuk gimik lucu, emosi kita terpicu untuk tertawa atau merasa gemas, tapi logika kritis untuk mempertanyakan rekam jejak dan kualitas kebijakan justru tidak diajak bicara. Kita merasa sedang menikmati hiburan biasa, padahal sebenarnya sedang mengonsumsi ideologi yang sudah dikemas secara komersial.
Ini bukan cuma soal tren konten yang bikin tersenyum saat scrolling. Ini tantangan serius untuk masa depan demokrasi. Kalau Gen Z dan Gen Alpha dibiarkan mengonsumsi politik semata sebagai hiburan berdurasi mikro, kita sedang menyiapkan generasi yang cakap bersosial media, tapi tumpul saat berhadapan dengan realitas kebijakan publik.
Tapi ini bukan ajakan untuk anti media sosial, apalagi kembali ke era politik kaku yang membosankan. Solusinya bukan mematikan ponsel, melainkan mengasah literasi digital kritis: kemampuan membaca bukan cuma konten, tapi juga cara konten itu bekerja pada kita.
Kita perlu naik level: dari sekadar pengguna yang emosinya gampang dipancing algoritma, menjadi warga digital yang paham cara kerja platform. Literasi digital hari ini tidak cukup hanya soal membedakan berita hoaks dari yang asli. Lebih dari itu, anak muda perlu paham bagaimana algoritma bekerja, kapan sebuah konten sengaja dibuat untuk mengalihkan perhatian dari isu berat, dan bisa membedakan mana persona buatan (simulacrum) dengan rekam jejak yang sesungguhnya.
Demokrasi yang sehat untuk generasi mendatang tidak boleh dibiarkan terdegradasi jadi sekadar arena adu estetika konten dan mainan algoritma. Media sosial boleh jadi pintu masuk yang menyenangkan untuk mengenal politik, tapi daya kritis, evaluasi program kerja, dan keberanian mempertanyakan kekuasaan harus tetap jadi pegangan utama.
Jadi, lain kali konten politisi yang kocak atau estetik lewat di FYP-mu, nikmati saja hiburannya. Tapi setelah itu, coba tanya ke diri sendiri: di balik gimik lucu ini, gagasan dan rekam jejak apa yang sebenarnya sedang mereka sembunyikan?
Penulis: Lusi Puspika Sari, S.IP, M.IP merupakan Dosen Ilmu Politik Fakultas ISIP Universitas Andalas
