Opini Dosen

Banjir dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat pekan ini menghantam banyak wilayah sekaligus. Kota Padang, Padang Pariaman, Tanah Datar, Padang Panjang, Agam, hingga Pesisir Selatan porak-poranda. Rumah terendam, jembatan putus, sawah tertimbun material, aktivitas ekonomi lumpuh. Banyak keluarga harus meninggalkan rumah dalam keadaan panik. Kota-kota yang biasanya ramai berubah menjadi ruang cemas.

Padang (UNAND) - Curah hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Sumatra Barat selama sepekan terakhir menyebabkan banjir dan longsor di berbagai wilayah. Kondisi serupa juga dialami oleh Sumatra Utara dan Aceh. Salah satu lokasi yang terdampak adalah Kecamatan Pauh, kawasan yang banyak dihuni mahasiswa serta sivitas akademika Universitas Andalas.

Keputusan untuk berwisata kini lahir dari layar telpon pintar. Orang melihat destinasi, membayangkan pengalaman, lalu memesan berdasarkan apa yang mereka saksikan di media sosial. Di Sumatera Barat, arus perhatian digital itu sudah mengalir; yang kerap kurang adalah cara mengubahnya menjadi kunjungan yang tertata, manfaat ekonomi yang nyata bagi warga, dan pengalaman yang layak diceritakan ulang tanpa merusak alam dan budaya. Karena itu, tujuannya bukan sekadar mengejar “viral”, melainkan membangun alur promosi yang rapi: cerita yang informatif, koordinasi pelaku yang solid, pengukuran sederhana namun konsisten, dan tindak lanjut yang terasa di lapangan.

Konflik agraria di Sumatera Barat kembali menjadi sorotan publik. Dari Pasaman Barat hingga Air Bangis, perebutan hak atas tanah antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah menunjukkan bahwa masalah agraria tidak hanya soal kepemilikan lahan, tetapi juga tentang ketimpangan kekuasaan dan kegagalan negara mengelola sumber daya secara adil. Di balik setiap sengketa tanah, tersimpan tarik-menarik kepentingan ekonomi dan politik yang rumit. Kasus perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN VI misalnya, memperlihatkan betapa sulitnya mencari keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan keadilan sosial bagi warga nagari yang merasa hak ulayatnya terampas.