Padang (UNAND) – Pelemahan nilai tukar rupiah hingga mendekati Rp17.000–Rp17.300 per dolar AS pada akhir April hingga awal Mei 2026 menjadi sorotan serius. Dalam periode yang sama, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga mengalami koreksi signifikan, disertai aksi jual bersih investor asing dalam jumlah besar. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah Indonesia sedang menghadapi gejolak biasa, atau sinyal awal krisis?
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Dr. Hefrizal Handra, menilai kondisi saat ini lebih tepat disebut sebagai ujian ketahanan ekonomi yang serius, meskipun belum dapat dikategorikan sebagai krisis.
Menurutnya, tekanan terhadap rupiah dan pasar keuangan domestik tidak bisa dilepaskan dari dinamika global. Penguatan dolar Amerika Serikat yang bertahan tinggi, ketidakpastian arah suku bunga global, serta eskalasi geopolitik mendorong investor global meningkatkan kehati-hatian. Di sisi lain, lonjakan harga minyak dunia yang kembali menembus USD100 per barel memperberat tekanan, terutama bagi Indonesia yang masih bergantung pada impor energi.
“Tekanan global saat ini bersifat persisten, tidak lagi sementara. Ini yang membuat tekanan terhadap rupiah menjadi lebih panjang,” ujar Hefrizal pada Selasa (5/5) di Ruang Kerjanya Kampus Limau Manis.
Namun, ia menegaskan bahwa pelemahan rupiah saat ini tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi fundamental ekonomi. Berdasarkan pendekatan purchasing power parity (PPP), nilai tukar rupiah seharusnya berada di kisaran Rp15.000 per dolar AS. Dengan posisi aktual di sekitar Rp17.200, rupiah dinilai mengalami pelemahan berlebih atau overshooting sekitar 14–15 persen.
“Artinya, rupiah saat ini diperdagangkan di bawah nilai wajarnya, lebih dipengaruhi sentimen dan arus modal dibandingkan fundamental ekonomi,” jelasnya.
Faktor lain yang memperkuat tekanan adalah kenaikan Credit Default Swap (CDS), yang mencerminkan meningkatnya persepsi risiko investor terhadap Indonesia. Kenaikan CDS mendorong investor global menarik dana dari aset berdenominasi rupiah, baik di pasar obligasi maupun saham, sehingga meningkatkan risk premium Indonesia.
Dalam perspektif historis, kondisi ini memiliki kemiripan dengan beberapa episode sebelumnya, seperti taper tantrum 2013 dan krisis pandemi 2020. Namun, terdapat perbedaan penting. Saat ini, pelemahan lebih dominan terjadi di pasar valuta asing, sementara IHSG masih relatif bertahan di kisaran 6.900–7.100 dengan koreksi terbatas.
“Pasar valas saat ini bereaksi lebih cepat terhadap risiko dibandingkan pasar saham. Ini menunjukkan bahwa kekhawatiran lebih banyak terkait stabilitas eksternal dan fiskal,” tambahnya.
Lonjakan harga minyak juga memberikan tekanan tambahan pada APBN melalui peningkatan subsidi dan kompensasi energi. Di sisi lain, kebijakan efisiensi belanja dan penurunan transfer ke daerah memperkuat persepsi bahwa ruang fiskal pemerintah semakin terbatas. Kombinasi ini mendorong pasar melakukan penyesuaian risiko (risk repricing) terhadap Indonesia.
Meski demikian, Hefrizal menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih relatif terjaga dan sektor riil belum menunjukkan kontraksi signifikan. Namun, ia mengingatkan bahwa situasi ini tidak boleh diabaikan.
“Ini bukan krisis, tetapi jelas ujian yang serius. Jika tekanan global berlanjut tanpa respons kebijakan yang kuat dan kredibel, kondisi ini bisa berkembang menjadi krisis,” tegasnya yang juga merupakan Wakil Rektor II UNAND.
Ia menekankan pentingnya peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar, serta pemerintah dalam memastikan kredibilitas fiskal tetap terjaga. Lebih jauh, ia menilai bahwa penguatan struktur ekonomi menjadi kunci agar Indonesia tidak terus berulang menghadapi pola tekanan yang sama.
“Ketahanan ekonomi tidak cukup dibangun dari respons jangka pendek. Kita perlu memperkuat fondasi agar lebih tahan terhadap gejolak global,” pungkasnya.(*)
Selengkapnya baca Rupiah Melemah, IHSG Rontok: Ujian Ketahanan atau Tanda Krisis?
Humas, Protokol, dan Layanan Informasi Publik
