Padang (UNAND) – Indonesia kembali menghadapi ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Data terbaru menunjukkan deforestasi pada 2025 mencapai 433.751 hektare atau meningkat 66 persen dibanding tahun sebelumnya. Lonjakan ini dinilai bukan sekadar angka statistik, melainkan sinyal kuat tekanan besar terhadap bentang alam nasional.
Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Prof. Dian Fiantis, menegaskan bahwa tren tersebut memiliki dampak nyata terhadap meningkatnya risiko bencana, khususnya di wilayah Sumatera.
“Lonjakan deforestasi ini berbanding lurus dengan rentetan bencana yang terjadi, terutama banjir dan longsor di penghujung 2025. Ini menunjukkan adanya korelasi yang kuat, terutama akibat kerusakan daerah aliran sungai (DAS) di bagian hulu,” ujar Prof. Dian pada Kamis (9/4).
Data menunjukkan seluruh pulau besar di Indonesia mengalami penyusutan hutan. Kalimantan masih menjadi wilayah dengan deforestasi terbesar sejak 2013, sementara Tanah Papua mencatat lonjakan signifikan hingga 348 persen atau bertambah 60.337 hektare dibanding 2024.
Di Sumatera, situasi bahkan lebih mengkhawatirkan. Tiga provinsi mencatat lonjakan deforestasi drastis, yakni Aceh (426 persen), Sumatera Utara (281 persen), dan Sumatera Barat yang mencapai 1.034 persen.
Menurut Prof. Dian, kondisi ini berimplikasi langsung terhadap ketahanan pangan nasional. Ia menjelaskan bahwa Sumatera merupakan salah satu sentra produksi pangan utama di Indonesia, selain Jawa dan Sulawesi.
“Sumatera memiliki tanah vulkanis dan aluvial yang sangat produktif. Ketika hutan hilang, bukan hanya keanekaragaman hayati yang terancam, tetapi juga produktivitas lahan pertanian. Dampaknya bisa sampai pada ketersediaan pangan di pasar nasional,” jelasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa deforestasi juga berpotensi memperparah dampak fenomena iklim global seperti El Niño. Berdasarkan berbagai model iklim, El Niño diperkirakan mulai terjadi pada April 2026 dengan intensitas kuat.
“Hutan tropis berperan penting dalam menjaga siklus air melalui evapotranspirasi. Ketika hutan gundul, udara menjadi lebih kering, pembentukan awan berkurang, dan curah hujan menurun. Ini membuat wilayah menjadi lebih rentan terhadap kekeringan dan kebakaran hutan,” katanya.
Ia menambahkan, risiko terbesar justru muncul pada fase peralihan setelah El Niño, ketika hujan kembali turun dengan intensitas tinggi. Kondisi tanah yang telah kehilangan struktur akibat kekeringan tidak lagi mampu menyerap air secara optimal.
“Akibatnya, air akan langsung menjadi limpasan di permukaan, yang memicu banjir dan longsor. Ini yang disebut sebagai bencana hidrometeorologi yang semakin kompleks,” ungkapnya.
Prof. Dian menilai, bencana saat ini tidak lagi bisa dilihat sebagai akibat dari satu faktor tunggal. Interaksi antara perubahan iklim global dan kerusakan lingkungan lokal memperparah dampak yang terjadi.
“Pendekatan kita dalam membaca risiko bencana harus berubah. Tidak cukup hanya melihat cuaca, tetapi juga kondisi hutan, tanah, dan keseluruhan sistem ekologi,” tegasnya.
Ia mengingatkan, jika deforestasi terus terjadi tanpa pengendalian, Indonesia berisiko terjebak dalam lingkaran bencana yang berulang mulai dari kekeringan, kebakaran hutan, hingga banjir dan longsor.
“Yang kita hadapi bukan hanya bencana sesaat, tetapi melemahnya kemampuan alam dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan melindungi kehidupan,” tutup Prof. Dian.
Selengkapnya baca Angka deforestasi meningkat, bayang‑bayang krisis dan bencana mengintai
Humas, Protokol, dan Layanan Informasi Publik
