Tanggal 9 April 2026 lalu genap 60 tahun wafatnya Sutan Sjahrir, mantan Perdana Menteri Pertama Republik Indonesia. Salah satu arsitek negara kebangsaan Indonesia modern itu meninggal dunia di sebuah rumah sakit di Zurich, Swiss, dalam usia 57 tahun karena penyakit stroke.
Tidak seperti banyak tokoh bangsa pada periode lebih belakangan, bapak bangsa kelahiran Padang Panjang 5 Maret 1909 itu meninggal dunia dalam keadaan tragis. Ia wafat dalam status tahanan politik tanpa proses pengadilan. Beberapa saat setelah meninggal, negara yang memenjarakannya justru menetapkannya sebagai pahlawan nasional.
Dalam sambutan pada upacara pemakaman Sjahrir di TMP Kalibata, Mohammad Hatta mengatakan, “Saudaraku Sutan Sjahrir, sampai di sinilah kami mengantarkan engkau dalam perjalananmu pulang ke kampung akhirat. Di sana engkau akan mendapatkan rumah peristirahatan yang abadi. Beristirahatlah dengan tenang. Jasamu di dunia ini tidak akan dilupakan orang. Kerjamu yang belum selesai ada yang akan meneruskannya. Sejarah akan membuktikan bahwa hidupmu tidak sia-sia. Dalam sejarah, namamu akan dicatat sebagai pejuang kemerdekaan bangsa dan perdana menteri pertama dari republik yang baru merdeka dan sedang berjuang.” (Rosihan Anwar, Sinar Harapan, 9 April 1986).
Pemikir–Pejuang–Pendidik
Bagi generasi baru sekarang, nama Sutan Sjahrir dan peran kesejarahannya mungkin kurang begitu akrab atau terdengar sayup-sayup dan samar. Namanya tidak sepopuler Soekarno maupun Hatta, duo proklamator sekaligus Presiden dan Wakil Presiden pertama RI.
Padahal, kisah kehidupan, perjuangan, dan pemikiran Sjahrir sudah cukup banyak dicatat dalam sejarah. Salah satunya ditulis oleh sejarawan Cekoslowakia, Rudolf Mrázek, berjudul Sjahrir: Politik dan Pengasingan di Indonesia (YOI, 1996), setebal 950 halaman (termasuk kata pengantar dari Mochtar Lubis). Buku ini terbit dua tahun setelah penerbitan edisi aslinya oleh Universitas Cornell (1994).
Mrázek antara lain memaparkan bahwa sejak masa muda—bersekolah di Bandung, kuliah di Belanda, pulang mendirikan PNI Pendidikan (bersama Hatta), hingga masa Proklamasi dan terutama masa Revolusi Kemerdekaan—peranan Bung Kecil sangat krusial. Pada awal 1931, umpamanya, Sjahrir yang sudah menjadi pengurus teras Perhimpunan Indonesia di Belanda meninggalkan kuliahnya di Eropa untuk pulang ke Indonesia mengisi kekosongan pimpinan pergerakan nasional pasca-penangkapan Sukarno dan pembubaran PNI (Mrázek, 1996:135).
Pada masa Jepang, tidak seperti Sukarno dan Hatta, Sjahrir menolak untuk bekerja sama dengan Jepang. Ia bergerak mengorganisasi jaringan kaum muda yang bersimpati dengan cita-cita politiknya dan mengagumi kepribadiannya. Ia berfokus pada masa depan politik Indonesia pascaperang. Sjahrir menekankan rasionalisme dan demokrasi sebagai pilihan perjuangan dan landasan untuk Indonesia merdeka.
Barangkali salah satu peranan sentralnya adalah pada masa sekitar dan pasca Proklamasi. Ia menjadi PM pertama dalam usia 36 tahun dan memimpin perjuangan republik muda di kancah diplomasi yang krusial melawan Belanda. Pada masa-masa ini, namanya diurutkan setelah Sukarno dan Hatta saat menghadapi rekolonialisasi. Tidak heran penyair Chairil Anwar dalam sajaknya yang terkenal, Karawang-Bekasi, menukilkan ketiga nama tokoh sebagai pemimpin besar bangsa: “Kenang, kenanglah kami / Teruskan, teruskanlah jiwa kami / Menjaga Bung Karno / Menjaga Bung Hatta / Menjaga Bung Sjahrir.”
Perihal pemikiran politik, seperti disinggung di muka, Sjahrir tentu saja merupakan salah satu pemikir politik terbesar negeri ini pada masanya. Secara kategoris, ia mewakili salah satu corak pemikiran “kiri”, yakni sosialisme demokrasi (Feith, 1970). Dalam konteks ini, spektrum pemikiran Sjahrir luas dan visioner, jauh melampaui zamannya. Namun, jika diringkas, pemikirannya itu tercakup dalam dua karya monumentalnya, yakni Indonesische Overpeinzingen atau Renungan Indonesia (terbit 1945) dan Perjoeangan Kita (juga terbit 1945).
Indonesische Overpeinzingen adalah hasil perenungan pribadi Sjahrir selama tahun 1930-an (masa di penjara dan pengasingan). Karya ini tidak semata-mata tentang Indonesia merdeka yang dicita-citakan, tetapi menariknya juga diletakkan dalam konteks geopolitik dunia yang sedang berubah. Dalam kaitan ini, ia menyoroti ide nasionalisme yang mengarah pada xenofobia. Sjahrir menekankan pentingnya kemerdekaan yang berlandaskan kemanusiaan, rasionalitas, dan demokrasi, bukan nasionalisme sempit, apalagi fasisme. Ia juga mengkritik tajam (gejala) feodalisme yang berkembang pada golongan pemimpin dan kehidupan rakyat, suatu kecenderungan budaya dan politik yang justru dimanfaatkan kolonial untuk kepentingannya selama ratusan tahun.
Sementara itu, salah satu benang merah gagasan dalam Perjoeangan Kita, manifesto politik yang dikemukakannya pasca-Proklamasi, adalah seruan Sjahrir agar perjuangan kemerdekaan Indonesia dilakukan secara rasional, demokratis, dan bebas dari pengaruh fasisme Jepang. Sjahrir menekankan bahwa kemerdekaan harus diperjuangkan demi nilai kemanusiaan dan mendapat dukungan internasional, bukan sebagai hasil kolaborasi dengan pemerintahan pendudukan Jepang.
Perihal kepribadian Sjahrir, para sahabatnya banyak menulis tentang sifatnya yang humanis. Barangkali karena sifat humanis itu, seperti pernah dikemukakan Jacob Oetama, ia terkesan tidak suka atau tidak akrab dengan kekuasaan (“Manusia Renaissance,” 1999). Politik yang dijalaninya sejak masa sekolah lebih merupakan panggilan jiwa untuk mengabdi kepada rakyat dan kemanusiaan. Kiprahnya dalam perjuangan melawan kolonialisme, Proklamasi, Revolusi, hingga mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PSI) lebih mencerminkan cita-cita humanisme dibandingkan sekadar politik kekuasaan.
Pada era pasca-Revolusi, ketika arena politik kekuasaan sangat bebas, terbuka, dan keras, kiprah politik Sjahrir menurun. PSI hanya memperoleh lima kursi di parlemen hasil Pemilu 1955. Perolehan suara PSI dalam pemilu pertama itu seolah tidak sebanding dengan kiprah besar Sjahrir dan golongan sosialis demokrat (kerap juga disebut “liberal progresif”) pada masa Revolusi di parlemen dan birokrasi. Pemilu 1955 seakan menjadi titik balik bagi Sjahrir dan partai kadernya itu. Pada episode berikutnya, Sjahrir bahkan berada pada titik terendah. Tidak hanya karena PSI dibubarkan oleh Presiden Sukarno karena dituduh terkait PRRI di Sumatera Tengah, tetapi juga ketika Sjahrir kemudian (1962) ditahan oleh rezim Demokrasi Terpimpin tanpa alasan yang jelas sampai meninggal di luar negeri.
Apa yang dikhawatirkan Sjahrir sejak lama justru menimpa dirinya. Dalam hal ini, menarik untuk mengutip komentar cendekiawan Soedjatmoko (1966) tentang Sjahrir, “Dalam arti yang sangat nyata saya sadar bahwa kegagalannya (Sjahrir) dalam politik menandakan kebesarannya sebagai seorang manusia.”
Apa relevansi cuplikan kisah perjuangan dan pemikiran Sjahrir dengan kepentingan Indonesia masa kini? Dari segi gagasan dan praksis politik, relevansinya tetap kuat, bahkan terasa dekat, terutama dalam hal cita-cita kerakyatan yang berkeadilan sosial dengan landasan kemanusiaan, etika dan rasionalitas – termasuk tugas mendidik bangsa. Kesadaran ini dapat menjadi pengingat untuk golongan pemimpin, termasuk lapisan muda, supaya tidak terus “terjebak” dalam jargon-jargon apalagi untuk tujuan menutup muslihat mereka dalam mengamankan kepentingan sempit yang dapat mendorong bangsa ke persimpangan jalan yang membahayakan masa depannya.
Penulis: Israr Iskandar, dosen Sejarah FIB UNAND
