Ketika hasil pemilihan mengecewakan, pembicaraan kerap beralih kepada kekurangan pemilih. Masyarakat disebut kurang terdidik, mudah terpikat popularitas, atau gampang dipengaruhi uang. Penilaian itu kemudian dipakai untuk mempertanyakan kelayakan pemilihan langsung. Karena rakyat dianggap belum siap, kewenangan memilih pemimpin dinilai lebih baik diserahkan kepada lembaga perwakilan.

Kesimpulan tersebut terlalu cepat. Masalah yang muncul dalam pemilihan langsung belum membuktikan bahwa pemilih adalah penyebab utamanya. Belum ada pula jaminan bahwa menyerahkan pilihan kepada wakil rakyat akan menghasilkan pemimpin yang lebih baik. Sebelum mengganti mekanismenya, kita perlu memahami apa yang membuat pemilihan gagal menghasilkan kepemimpinan yang diharapkan.

Kualitas demokrasi tidak cukup dinilai dari keputusan warga di bilik suara. Proses pencalonan dan pembiayaan persaingan ikut menentukan siapa yang bisa tampil. Informasi yang diterima warga juga memengaruhi penilaian mereka. Jika bagian ini luput diperiksa, masyarakat akhirnya disalahkan atas proses yang tidak sepenuhnya mereka kendalikan.

Standar ganda terhadap pemilih

Ada standar ganda dalam cara menilai pemilih dan elite. Masyarakat dituntut menjadi pemilih ideal sebelum dipercaya menentukan pemimpinnya sendiri. Elite yang akan menerima kewenangan itu justru seolah sudah pasti kompeten dan berintegritas. Kekurangan warga dijadikan alasan untuk meragukan pilihan mereka, sedangkan kualitas elite jarang diperiksa dengan tuntutan yang sama.

Demokrasi tidak mensyaratkan setiap orang memiliki pengetahuan yang sama. Perbedaan pendidikan dan pendapatan juga tidak membuat suara seseorang kurang berharga dalam menentukan pemerintahan. Jika keadaan ekonomi dijadikan ukuran kecakapan politik, warga yang paling membutuhkan perbaikan pelayanan justru akan terus dianggap belum layak menentukan siapa yang memerintah.

Pendidikan dan kesejahteraan memang membantu warga berpartisipasi dalam politik. Keduanya juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk diwujudkan. Janggal apabila warga harus lebih dahulu sejahtera dan mengetahui segala hal sebelum dipercaya memilih. Kegagalan pemerintah memenuhi kebutuhan mereka dapat berubah menjadi alasan untuk meragukan hak politik mereka sendiri.

Pemilih bisa salah dan perlu mengoreksi pilihannya. Kesalahan itu tidak serta-merta membuat masyarakat tidak layak memilih. Elite pun dapat keliru menilai kandidat atau mengutamakan kepentingan kelompoknya. Jika kita hendak menilai kemampuan memilih, ukuran yang sama harus berlaku bagi warga dan wakil mereka.

Pilihan warga dibentuk sebelum pemilihan

Partai bertanggung jawab menyiapkan calon pemimpin dan membina kehidupan politik masyarakat. Pasal 11 Undang-Undang Partai Politik menempatkan rekrutmen politik, pendidikan politik, dan penyaluran aspirasi sebagai bagian dari fungsinya. Rekrutmen itu seharusnya disertai pembinaan kepemimpinan agar partai memiliki kader yang mampu menjalankan jabatan publik. Sebelum menilai pilihan warga, kita perlu memeriksa apakah proses tersebut telah menghasilkan calon dengan kemampuan dan rekam jejak yang dapat dipercaya.

Pendidikan politik juga menuntut kerja yang berkelanjutan. Partai perlu membantu warga memahami haknya, menilai program, dan mengawasi pemerintah setelah pemilihan. Jika masyarakat dianggap belum memahami politik, penilaian itu seharusnya mendorong partai memeriksa pekerjaan pendidikannya sendiri. Tidak wajar apabila rendahnya pengetahuan warga hanya dipakai untuk meragukan kemampuan mereka memilih.

Partai juga perlu mengolah aspirasi masyarakat menjadi pilihan kebijakan yang jelas. Warga perlu mengetahui apa yang hendak diperbaiki dan bagaimana setiap partai menawarkan jalan yang berbeda. Perbedaan program memberi mereka bahan untuk menilai rencana kerja calon. Menuntut pemilih mengutamakan program menjadi tidak masuk akal jika partai sendiri tidak menyediakan pilihan yang dapat dipahami.

KPU mencatat 37 daerah memiliki pasangan calon tunggal pada Pilkada 2024. Angka ini tidak menunjukkan bahwa kandidatnya buruk atau pencalonannya melanggar aturan. Warga di daerah tersebut tetap menghadapi keterbatasan karena tidak memiliki calon pemimpin lain untuk dibandingkan dalam pemilihan yang sama. Keterbatasan pilihan itu perlu diperiksa sebelum menilai kemampuan warga memilih.

Partai ikut menentukan batas pilihan warga melalui keputusan pencalonannya. Jika kekuatan finansial dan keterkenalan lebih diutamakan daripada rekam jejak, mengapa masyarakat kemudian disalahkan karena memilih figur kaya atau populer? Tuntutan agar pemilih mengutamakan kualitas harus dimulai dari kesediaan partai menjalankan fungsi rekrutmen dan pendidikan politiknya dengan sungguh-sungguh.

Popularitas juga tidak selalu bertentangan dengan kompetensi. Pemimpin bisa dikenal karena kinerja dan kedekatannya dengan masyarakat. Yang perlu diperiksa adalah bagaimana keterkenalan itu diperoleh. Dukungan yang tumbuh dari pengalaman warga atas pelayanan tentu berbeda dari dukungan yang dibangun melalui citra tanpa rekam kerja yang dapat diuji.

Rendahnya dukungan kepada figur yang dinilai berkualitas oleh pengamat juga belum membuktikan bahwa masyarakat mengabaikan kualitas. Pengamat dan warga mungkin menerima informasi yang berbeda. Petani yang memperhatikan irigasi atau keluarga yang mengutamakan layanan kesehatan mempunyai alasan yang masuk akal. Kita perlu memahami alasan tersebut sebelum menyebut pilihan mereka irasional.

Politik uang juga melibatkan elite

Politik uang sering dijadikan bukti bahwa masyarakat belum siap berdemokrasi. Pemilih dianggap mudah menerima uang karena kebutuhan ekonomi. Kerentanan itu memang ada, tetapi uang tidak datang dengan sendirinya. Ada pihak yang menyediakan dana, mencari penerima, dan mengatur pembagiannya. Penjelasan yang hanya menyoroti warga mengabaikan orang-orang yang menggerakkan transaksi.

Edward Aspinall dan Ward Berenschot dalam Democracy for Sale (2019) menjelaskan peran jaringan informal dan patronase dalam politik Indonesia. Dukungan politik dapat dipertukarkan dengan manfaat material atau akses terhadap sumber daya. Kajian mereka membantu kita memahami bahwa transaksi tumbuh dalam hubungan antara warga dan pemegang sumber daya politik. Persoalannya lebih luas daripada sikap pemilih ketika menerima pemberian.

Pembahasan politik uang perlu menelusuri sumber dana dan kepentingan orang yang membiayainya. Warga tetap bertanggung jawab menolak transaksi suara. Kandidat dan jaringan pendukungnya juga harus bertanggung jawab atas cara mereka mencari kemenangan. Kemiskinan masyarakat tidak dapat dipakai untuk menutupi pilihan elite yang menjadikan uang sebagai alat meraih dukungan.

Menyerahkan kewenangan memilih kepada elite belum menjawab persoalan tersebut. Apakah pihak yang menguasai dana dan jaringan politik akan kehilangan pengaruhnya atau justru lebih mudah menentukan hasil? Pengusul perubahan perlu menunjukkan bagaimana mekanisme baru dapat mencegah transaksi dan membuka pengawasan kepada masyarakat.

Usulan perubahan memerlukan pembuktian

Pemilihan langsung tetap perlu dievaluasi. Politik uang, persaingan yang mahal, dan pemimpin yang mengecewakan tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Dalam perdebatan pilkada melalui DPRD, persoalan-persoalan itulah yang perlu diperiksa penyebabnya. Kita tidak bisa langsung menganggap bahwa semuanya terjadi karena rakyat diberi kesempatan memilih sendiri.

Biaya penyelenggaraan pemilihan perlu dibedakan dari pengeluaran kandidat untuk memenangkan persaingan. Penggunaan anggaran oleh penyelenggara dapat diperiksa efisiensinya. Pengeluaran kandidat perlu ditelusuri asal dana dan penggunaannya, termasuk kemungkinan transaksi yang menyertainya. Tanpa membedakan keduanya, kita sulit menentukan biaya mana yang harus dihemat dan praktik mana yang harus dihentikan.

Pengusul pemilihan tidak langsung juga memikul kewajiban untuk membuktikan manfaat gagasannya. Mengapa cara itu akan menghasilkan pemimpin yang lebih baik? Bagaimana warga dapat mengetahui alasan wakilnya memilih seorang kandidat? Jumlah orang yang memilih lebih sedikit bukan jaminan bahwa keputusan mereka lebih bermutu atau lebih bebas dari kepentingan.

Integritas elite pun tidak bisa diterima begitu saja. Statistik penindakan KPK menurut profesi dan jabatan mencatat angka kumulatif 371 pada kategori anggota DPR dan DPRD sejak 2004 hingga pembaruan Maret 2026. Angka ini tidak menggambarkan tingkat korupsi seluruh anggota legislatif dan tidak menentukan sistem pemilihan mana yang lebih baik. Catatan tersebut tetap mengingatkan bahwa lembaga perwakilan juga menghadapi persoalan integritas.

Penilaiannya menjadi tidak adil apabila kekurangan masyarakat dipakai untuk meragukan pemilihan langsung, sementara kekurangan elite diabaikan ketika menawarkan pemilihan tidak langsung. Kedua mekanisme harus dinilai dengan memperhitungkan perilaku dan kepentingan para pelakunya. Pemilihan melalui perwakilan tidak cukup dibela dengan membayangkan bahwa para wakil selalu kompeten dan bebas dari transaksi.

Memperbaiki demokrasi tanpa menyalahkan warga

Perbaikan demokrasi perlu dimulai dari proses yang menentukan siapa bisa memperoleh kekuasaan. Partai harus menjelaskan kriteria pencalonan dan alasan mendukung seseorang. Sumber pembiayaan harus dapat ditelusuri dan pelanggaran ditindak secara konsisten. Setelah kandidat terpilih, warga harus bisa menagih janjinya melalui hasil kerja pemerintahan.

Pendidikan pemilih tetap diperlukan. Upaya mengajak warga memilih berdasarkan kompetensi akan sulit berhasil apabila partai sendiri tidak memakai ukuran itu dalam pencalonan. Seruan agar masyarakat mengutamakan program juga kehilangan kekuatannya ketika elite lebih sibuk menawarkan citra dan pemberian sesaat.

Warga perlu kritis dan elite harus bersedia diperiksa. Keduanya memikul tanggung jawab, tetapi kewenangan yang mereka miliki berbeda. Mereka yang menentukan pencalonan, mengendalikan pembiayaan, dan menjalankan pemerintahan patut dimintai pertanggungjawaban lebih besar atas kualitas demokrasi yang dihasilkan.

Pemilihan langsung harus terus diperbaiki. Kelemahannya tidak boleh otomatis menjadi vonis bahwa masyarakat tidak mampu memilih, lalu dijadikan pembenaran untuk menyerahkan pilihan kepada elite. Sebelum mempertanyakan kelayakan rakyat menentukan pemimpinnya, kita perlu memeriksa apakah elite telah menyediakan pilihan yang layak dan menjalankan kewenangannya dengan bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia. Cornell University Press. https://doi.org/10.7591/9781501732997

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026, 5 Januari). Wacana pilkada oleh DPRD bergulir, Benny K Harman: Itu bukan solusi. https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Wacana-Pilkada-oleh-DPRD-Bergulir-Benny-K-Harman-Itu-Bukan-Solusi-62195

Khalida, M. S. (2024, 31 Oktober). KPU sebut 1.556 paslon kepala daerah ikuti pilkada serentak 2024. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/4434501/kpu-sebut-1556-paslon-kepala-daerah-ikuti-pilkada-serentak-2024

Komisi Pemberantasan Korupsi. (n.d.). Penindakan. Diakses pada 4 November 2026, dari https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801 (2008). https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2008/2TAHUN2008UU.htm

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189 (2011). https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/239  

Penulis: Billy Febrima Hidayat (Dosen Departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Andalas)