Seorang pemimpin dapat berbicara hampir satu jam tentang berbagai capaian, kebijakan, dan harapan bagi masyarakat. Namun, di era media sosial, keseluruhan pidato itu dapat dikalahkan oleh satu kalimat yang dianggap janggal, kontroversial, atau tidak sesuai dengan pengalaman publik.

Polemik mengenai pernyataan upah pengupas bawang menjadi salah satu contoh aktual. Dalam pidato kenegaraan 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menyebut seorang warga bernama Susanah sebagai buruh harian pengupas bawang dengan upah Rp700 ribu per kilogram. Pernyataan tersebut kemudian menjadi perbincangan luas. Setelah muncul penjelasan mengenai konteks dan angka yang dimaksud, perdebatan di ruang publik tidak serta-merta berhenti.

Pihak Istana kemudian meminta masyarakat tidak terpaku pada satu atau dua kalimat dari pidato secara terpisah dan mengingatkan bahwa algoritma media sosial turut berperan dalam memperluas penyebaran potongan pernyataan.

Dari perspektif komunikasi, persoalan ini sesungguhnya menawarkan pelajaran yang lebih besar daripada sekadar memperdebatkan benar atau salahnya sebuah angka. Pertanyaan yang menarik adalah: mengapa satu kalimat dapat mengalahkan keseluruhan pesan yang hendak disampaikan seorang pemimpin?

Ketika pesan memiliki kehidupan kedua

Dalam komunikasi konvensional, seorang komunikator dapat berharap pesannya diterima sesuai dengan konteks ketika pesan tersebut disampaikan. Di era digital, harapan tersebut semakin sulit diwujudkan.

Pidato yang disampaikan dalam forum resmi dapat direkam, dipotong, diberi judul, dibagikan, dikomentari, dan diperdebatkan dalam hitungan menit. Masyarakat yang tidak menyaksikan keseluruhan pidato dapat mengenal sebuah pernyataan hanya dari potongan video beberapa detik.

Sebuah kalimat yang bagi komunikator mungkin hanya bagian kecil dari keseluruhan argumentasi dapat berubah menjadi pesan utama bagi publik. Karena itu, pejabat publik perlu memahami bahwa sebuah pesan memiliki “kehidupan kedua”. Kehidupan pertama berlangsung ketika pesan disampaikan. Kehidupan kedua dimulai ketika pesan tersebut diproduksi ulang oleh media, pengguna media sosial, dan algoritma digital.Pada fase kedua inilah konteks dapat menyempit, makna dapat bergeser, dan persepsi publik berkembang jauh melampaui maksud awal komunikator.

Tentu masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk tidak tergesa-gesa menyimpulkan sesuatu hanya dari potongan informasi. Literasi digital tetap penting. Namun, tanggung jawab tersebut tidak menghapus tanggung jawab komunikator. Justru karena pejabat mengetahui karakter ruang digital yang mudah memotong dan memperbanyak pesan, standar kehati-hatian dalam berkomunikasi semestinya semakin tinggi.

Intensi belum tentu menjadi dampak

Dalam komunikasi terdapat perbedaan antara apa yang dimaksudkan komunikator dan apa yang dirasakan atau dipahami oleh penerima pesan. Seorang pejabat dapat memiliki maksud yang baik ketika menggunakan sebuah contoh untuk menggambarkan keberhasilan kebijakan. Namun, ketika contoh tersebut dianggap tidak sesuai dengan pengalaman masyarakat, perhatian publik dapat bergeser dari substansi kebijakan kepada kredibilitas pernyataan.

Masyarakat tidak menerima angka atau informasi dalam ruang hampa. Mereka membandingkannya dengan pengalaman bekerja, pendapatan sehari-hari, harga kebutuhan, dan kondisi ekonomi di lingkungan mereka. Ketika sebuah pernyataan terasa jauh dari pengalaman tersebut, yang muncul bukan hanya pertanyaan mengenai data, tetapi juga pertanyaan yang lebih mendasar: seberapa jauh pemimpin memahami realitas kehidupan masyarakat?

Di sinilah komunikasi publik membutuhkan lebih dari sekadar ketepatan informasi. Ia membutuhkan konteks dan empati.

Semakin tinggi posisi seorang komunikator, semakin besar pula konsekuensi dari pesan yang disampaikannya. Ucapan seorang warga biasa mungkin hanya beredar di lingkungan terbatas. Sebaliknya, ucapan seorang presiden, menteri, kepala daerah, atau pejabat publik dapat menjadi konsumsi jutaan orang sekaligus membawa nama institusi yang diwakilinya. Karena itu, semakin besar otoritas seorang komunikator, semakin tinggi pula tuntutan kehati-hatian komunikasinya.

Jangan berhenti pada algoritma

Media sosial memang memiliki karakter yang berbeda dari media konvensional. Konten yang mengejutkan, kontroversial, emosional, atau mengandung anomali cenderung mendapatkan perhatian lebih besar. Algoritma kemudian memperluas jangkauan konten yang memperoleh banyak interaksi. Namun, menjadikan algoritma sebagai penyebab tunggal kegaduhan juga tidak menyelesaikan persoalan.

Algoritma dapat mempercepat penyebaran pesan, tetapi tidak menciptakan seluruh daya tarik pesan tersebut. Sebuah pernyataan menjadi bahan pembicaraan karena terdapat sesuatu di dalamnya yang dianggap penting, lucu, mengejutkan, tidak masuk akal, atau bertentangan dengan pengalaman masyarakat.

Karena itu, pertanyaan yang lebih produktif bukan hanya “mengapa media sosial membuat pernyataan ini viral?”, melainkan “mengapa pernyataan ini memiliki daya ledak yang begitu besar di tengah masyarakat?” Pertanyaan tersebut membawa kita kembali kepada kualitas pesan dan cara pesan itu disiapkan sebelum disampaikan.

Perlu uji komunikasi publik sebelum pejabat berbicara

Selama ini, ketika sebuah pernyataan pejabat menimbulkan kegaduhan, perhatian biasanya diarahkan pada klarifikasi setelah masalah terjadi. Padahal, komunikasi publik yang baik seharusnya tidak hanya bersifat reaktif. Ada ruang yang dapat diperkuat sebelum pesan disampaikan, terutama untuk pidato, pernyataan kebijakan, dan informasi yang menyangkut kehidupan masyarakat luas. Di sinilah saya menawarkan gagasan “Uji Komunikasi Publik”.

Uji ini bukan sensor terhadap pejabat dan bukan pula upaya membuat setiap ucapan menjadi seragam. Ia merupakan proses sederhana untuk memastikan bahwa pesan yang akan disampaikan telah dilihat dari perspektif fakta sekaligus perspektif publik.

Pertama adalah uji fakta. Apakah angka, data, nama, pekerjaan, dan informasi yang digunakan telah diverifikasi? Untuk pesan publik yang membawa nama institusi negara, ketepatan informasi merupakan fondasi pertama yang tidak dapat ditawar.

Kedua adalah uji konteks. Apakah pernyataan tersebut masih dapat dipahami dengan benar apabila hanya sebagian kalimat yang dikutip? Pertanyaan ini penting karena dalam ekosistem digital, potongan pesan hampir pasti akan beredar tanpa keseluruhan konteks.

Ketiga adalah uji persepsi. Bagaimana masyarakat dengan latar belakang berbeda mungkin memahami pernyataan tersebut? Apakah ada kemungkinan pesan dimaknai berbeda dari maksud komunikator?

Keempat adalah uji sensitivitas sosial. Bagaimana pernyataan tersebut terdengar bagi masyarakat yang kehidupannya sedang dibicarakan? Contoh yang secara statistik mungkin dianggap biasa, dapat memiliki makna yang berbeda ketika menyangkut kelompok yang sedang menghadapi tekanan ekonomi atau persoalan sosial.

Kelima adalah uji dampak. Jika pernyataan tersebut menjadi viral, apakah perhatian publik tetap tertuju pada substansi kebijakan atau justru berpindah kepada satu kalimat yang bermasalah? Apakah komunikasi tersebut berpotensi memperkuat kepercayaan atau sebaliknya menimbulkan keraguan terhadap institusi?

Lima pertanyaan tersebut sebenarnya sederhana. Namun, apabila dilakukan secara konsisten, ia dapat mengubah pola komunikasi pemerintah dari              .

Dari petugas publikasi menjadi mitra strategis

Gagasan tersebut tentu memiliki konsekuensi terhadap fungsi komunikasi pemerintah. Tim komunikasi tidak seharusnya hanya dilibatkan ketika berita sudah terbit, ketika video sudah viral, atau ketika kritik sudah meluas.

Fungsi komunikasi perlu hadir sebelum pesan strategis disampaikan. Untuk pidato penting, misalnya, bagian yang memuat data, angka, contoh masyarakat, atau pernyataan yang berpotensi menimbulkan tafsir ganda dapat terlebih dahulu ditinjau oleh tim yang memahami komunikasi publik. Bahkan, jika diperlukan, beberapa bagian dapat diuji kepada kelompok dengan latar belakang berbeda untuk melihat kemungkinan pemaknaan yang muncul.

Tujuannya bukan mengubah substansi kebijakan atau membuat pejabat takut berbicara. Justru sebaliknya, proses tersebut dapat membantu pejabat menyampaikan pesan dengan lebih percaya diri karena risiko salah tafsir telah dipertimbangkan sejak awal.

Komunikasi pemerintah dengan demikian tidak lagi ditempatkan sebagai pekerjaan dokumentasi, publikasi, dan pemadam kebakaran ketika krisis terjadi. Ia menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dan pembangunan kepercayaan publik.

Bagaimana jika kesalahan sudah terjadi?

Tentu tidak ada sistem yang dapat menjamin seorang pejabat tidak pernah salah berbicara. Karena itu, uji komunikasi publik bukan jaminan bahwa kegaduhan tidak akan pernah terjadi. Ia adalah upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan yang sebenarnya dapat dicegah.

Ketika kesalahan sudah terjadi, prinsip yang sama tetap berlaku: kejelasan, keterbukaan, dan proporsionalitas. Jika terdapat kekeliruan, publik perlu mendapatkan penjelasan mengenai apa yang keliru, apa yang benar, dan bagaimana koreksinya. Tidak perlu membangun pembelaan yang berlebihan, apalagi memperpanjang perdebatan dengan respons yang terus-menerus.

Mengakui kesalahan tidak selalu mengurangi kewibawaan seorang pemimpin. Sebaliknya, kesediaan untuk mengoreksi diri dapat menunjukkan bahwa kekuasaan juga memiliki mekanisme pertanggungjawaban. Dalam komunikasi krisis, tujuan utamanya bukan memenangkan perdebatan dengan publik. Tujuannya adalah mengembalikan kejelasan informasi dan menjaga kepercayaan.

Komunikasi yang baik dimulai sebelum mikrofon menyala

Polemik mengenai upah pengupas bawang pada akhirnya dapat menjadi pelajaran yang lebih luas bagi komunikasi pejabat publik. Persoalannya bukan semata-mata mengenai satu angka, satu kalimat, atau siapa yang paling benar dalam perdebatan. Persoalannya adalah bagaimana sebuah pemerintahan memastikan bahwa pesan yang disampaikan kepada masyarakat benar secara faktual, tepat secara konteks, sensitif secara sosial, dan tidak mudah kehilangan makna ketika memasuki ruang digital.

Di tengah ekosistem informasi yang bergerak cepat, pejabat publik memang tidak mungkin mengendalikan seluruh komentar, unggahan, meme, atau tafsir yang muncul setelah sebuah pernyataan disampaikan. Namun, mereka dapat mengendalikan kualitas pesan pada saat pesan itu dirancang.

Karena itu, ukuran keberhasilan komunikasi publik seharusnya tidak berhenti pada apakah pidato telah disampaikan atau apakah berita telah dipublikasikan. Ukurannya adalah apakah masyarakat memahami pesan yang hendak disampaikan, apakah mereka merasa realitasnya dipertimbangkan, dan apakah komunikasi tersebut memperkuat kepercayaan terhadap institusi. Seorang pemimpin tidak dituntut untuk selalu sempurna dalam berbicara. Tetapi, ketika setiap kata memiliki kemungkinan untuk direkam, dipotong, dan beredar tanpa batas, pemimpin dituntut untuk lebih sadar terhadap konsekuensi komunikasinya.

Mungkin sudah saatnya sebelum mikrofon dinyalakan, pejabat tidak hanya bertanya “apa yang akan saya katakan?”, tetapi juga “bagaimana masyarakat akan memahami apa yang saya katakan?” Di situlah komunikasi publik yang matang dimulai: bukan ketika kegaduhan sudah terjadi, melainkan sejak sebuah pesan masih berada di meja sebelum disampaikan kepada masyarakat.

Penulis: Dr. Ernita Arief (Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas ISIP Universitas Andalas)