Biasanya ketika kondisi makroekonomi mulai menunjukkan tekanan serius, pemerintah dan otoritas moneter segera menyiapkan paket kebijakan untuk merespons situasi. Pelemahan nilai tukar, lonjakan harga minyak dunia, meningkatnya capital outflow, atau tekanan terhadap pasar keuangan biasanya diikuti dengan langkah-langkah terpadu antara kebijakan fiskal dan moneter. Tujuannya bukan hanya mengatasi tekanan jangka pendek, tetapi juga mengembalikan kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.
Namun situasi tersebut tampaknya belum terlihat secara jelas di Indonesia saat ini. Pemerintah terkesan menganggap kondisi ekonomi masih baik-baik saja dan belum memerlukan respon kebijakan yang kuat. Padahal, berbagai analisis dari lembaga internasional, pelaku pasar, ekonom, maupun media global menunjukkan bahwa tekanan terhadap rupiah dan pasar keuangan Indonesia tidak bisa dianggap ringan. Pelemahan rupiah, kenaikan harga minyak dunia, serta meningkatnya ketidakpastian global seharusnya menjadi alarm bahwa Indonesia membutuhkan paket kebijakan fiskal dan moneter yang terintegrasi untuk memulihkan confidence investor terhadap ekonomi nasional.
Memang harus diakui bahwa Pemerintah dan Bank Indonesia sebenarnya sudah melakukan beberapa langkah stabilisasi. Bank Indonesia, misalnya, telah melakukan intervensi besar-besaran di pasar valuta asing, baik di pasar domestik maupun offshore. Selain itu, BI juga mulai memperketat aturan pembelian dolar AS tanpa underlying document untuk mengurangi tekanan spekulatif terhadap pasar valas. BI juga memperkuat instrumen moneter seperti SRBI, operasi DNDF (Domestic Non-Deliverable Forward), dan pengelolaan likuiditas untuk menarik aliran modal asing kembali ke pasar keuangan domestik. Di sisi lain, pemerintah juga telah melakukan koordinasi melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan mulai mendorong penguatan Devisa Hasil Ekspor (DHE), hilirisasi industri, serta strategi substitusi impor untuk memperkuat fundamental eksternal Indonesia. Namun berbagai langkah tersebut masih terlihat bersifat parsial, defensif, dan belum dikomunikasikan sebagai sebuah paket kebijakan nasional yang utuh dan kredibel.
Padahal, persoalan rupiah saat ini bukan hanya masalah teknis pasar valuta asing. Rupiah merupakan cerminan kepercayaan pasar terhadap fundamental ekonomi dan arah kebijakan pemerintah. Ketika investor melihat adanya ketidakpastian fiskal, lemahnya koordinasi kebijakan, atau keraguan terhadap independensi otoritas moneter, tekanan terhadap rupiah biasanya akan meningkat. Sebaliknya, ketika pemerintah mampu menunjukkan respons yang cepat, terukur, dan kredibel, pasar biasanya akan lebih tenang meskipun tekanan global masih berlangsung.
Dalam beberapa minggu terakhir, tekanan terhadap rupiah terlihat semakin nyata. Rupiah sempat menyentuh sekitar Rp17.670 per dolar AS (Reuters, 2026, May 18, Indonesia rupiah hits new record low despite currency intervention), level terlemah sepanjang sejarah, meskipun Bank Indonesia telah melakukan intervensi besar di pasar valuta asing. Tekanan ini tidak hanya dipengaruhi faktor global seperti tingginya suku bunga Amerika Serikat dan konflik geopolitik Timur Tengah, tetapi juga muncul karena pasar mulai mempertanyakan daya tahan ekonomi domestik dan kredibilitas kebijakan ekonomi Indonesia.
Kondisi tersebut menjadi semakin sensitif karena Indonesia merupakan negara pengimpor minyak bersih (net oil importer). Ketika harga minyak dunia naik bersamaan dengan pelemahan rupiah, tekanan terhadap APBN otomatis meningkat melalui subsidi energi dan impor migas. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa respons kebijakan yang kuat, maka risiko terhadap inflasi, APBN, dan stabilitas sektor keuangan dapat meningkat secara bersamaan. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan paket kebijakan fiskal yang mampu memulihkan kepercayaan pasar.
Menurut saya, langkah pertama yang paling penting adalah mempertegas kembali disiplin fiskal dan kualitas APBN. Investor tidak hanya melihat besarnya defisit, tetapi juga bagaimana anggaran digunakan. Belanja yang terlalu populis dan kurang produktif justru akan memperbesar kekhawatiran pasar. Sebaliknya, anggaran yang fokus pada produktivitas ekonomi, infrastruktur dasar, pangan, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekspor akan lebih dipercaya sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang. Pemerintah juga perlu memberikan sinyal bahwa risiko fiskal akibat subsidi energi tetap terkendali. Reformasi subsidi memang tidak mudah secara politik, tetapi pasar perlu diyakinkan bahwa kenaikan harga minyak tidak akan langsung menyebabkan tekanan besar terhadap APBN. Dalam konteks ini, perbaikan targeting subsidi menjadi jauh lebih penting dibandingkan mempertahankan pola subsidi yang terlalu luas dan tidak tepat sasaran. Selain itu, strategi pembiayaan APBN perlu dilakukan secara lebih hati-hati. Ketergantungan yang terlalu besar terhadap pembiayaan utang valas akan memperbesar risiko ketika rupiah melemah. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat pembiayaan berbasis rupiah serta menjaga kepercayaan investor terhadap pasar surat berharga negara domestik.
Di sisi moneter, Bank Indonesia juga perlu menunjukkan respons yang lebih kuat dan kredibel. Dalam situasi seperti sekarang, stabilitas nilai tukar harus menjadi prioritas utama karena pelemahan rupiah yang terlalu dalam dapat memicu imported inflation dan memperbesar tekanan terhadap dunia usaha. Kenaikan suku bunga memang memiliki konsekuensi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi menjaga stabilitas makro sering kali menjadi syarat utama agar pertumbuhan tetap berkelanjutan. Salah satu yang patut dipertimbangkan BI adalah menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas rupiah dan inflasi.
Selain suku bunga, intervensi pasar valuta asing tetap diperlukan untuk meredam volatilitas yang berlebihan. Namun intervensi tidak bisa menjadi satu-satunya instrumen. Cadangan devisa memang masih relatif aman, tetapi penggunaan cadangan devisa secara terus-menerus tanpa pemulihan confidence pasar hanya akan mengurangi daya tahan ekonomi dalam jangka panjang. Yang tidak kalah pentingnya adalah komunikasi kebijakan. Pasar sangat sensitif terhadap sinyal pemerintah dan bank sentral. Pernyataan yang terlalu defensif, atau terkesan menganggap tekanan rupiah sebagai sesuatu yang normal, justru dapat memperbesar kekhawatiran investor. Dalam kondisi seperti sekarang, pasar membutuhkan kepastian bahwa pemerintah memahami risiko yang sedang terjadi dan memiliki strategi yang jelas untuk mengatasinya.
Indonesia sebenarnya pernah menghadapi situasi serupa pada berbagai periode sebelumnya. Dalam banyak kasus, stabilisasi nilai tukar biasanya berhasil ketika pemerintah dan bank sentral bergerak bersama melalui paket kebijakan yang terkoordinasi. Karena itu, yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar optimisme bahwa ekonomi Indonesia “masih baik-baik saja”, tetapi langkah nyata yang mampu mengembalikan keyakinan investor bahwa stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga.
Pada akhirnya, kekuatan rupiah sangat ditentukan oleh kepercayaan. Selama pasar percaya bahwa kebijakan fiskal tetap disiplin, kebijakan moneter tetap independen, dan pemerintah memiliki arah yang jelas dalam mengelola risiko ekonomi, maka tekanan terhadap rupiah akan lebih mudah dikendalikan. Sebaliknya, tanpa paket kebijakan yang kredibel dan terintegrasi, pelemahan rupiah dapat terus berlanjut dan memperbesar tekanan terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan.
Penulis: Dr. Hefrizal Handra (Dosen FEB UNAND)
