Berita UNAND

Saat ini kemacetan merupakan suatu kondisi dimana arus lalu lintas yang lewat terutama pada ruas jalan yang melebihi kapasitas jalan tersebut sehingga menyebabkan terjadinya antrian.  Kemacetan lalu lintas menjadi permasalahan sehari-hari khususnya pada kota-kota besar di Indonesia. Dimana jika arus pada lalu lintas memenuhi kapasitas, kemacetan mulai terjadi sehingga kemacetan semakin meningkat apabila arus lalu lintas begitu besar  sehingga kendaraan sangat berdekatan satu sama lain. Beberapa faktor yang menyebabkan kemacetan lalu lintas, yaitu tingkat jumlah kendaraan dengan ruas jalan yang tidak seimbang, adanya parkir liar, dan adanya kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan, lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan barang yang berupa jalan ataupun  fasilitas pendukung lainnya.

Penegakan hukum berkeadilan merupakan kewajiban yang harus ditegakkan bagi suatu negara, khususnya Indonesia. Dalam proses penegakan hukum berkeadilan dibutuhkan lembaga yang diisi oleh orang-orang yang berintegritas, berkomitmen, dan berdedikasi sehingga menghasilkan lembaga independen sejati. Untuk itu, dalam penegakan hukum berkeadilan diperlukan usaha dan sinergi yang maksimal antarlembaga serta aktor-aktor di dalamnya. Persoalan penegakan hukum di Indonesia tak kunjung usai, sebab kurangnya integritas, komitmen, serta dedikasi dari aktor penegak hukum di Indonesia.

Oleh : Mengki Kurniawan (Mahasiswa Departemen Ilmu Politik UNAND)

Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak lebih dari sekedar proyek mercusuar rezim yang berkuasa. Bagaimana tidak, proyek IKN ini baru direncanakan ketika masa jabatannya sudah mulai usai di periode kedua. Terlebih lagi, proyek IKN ini tidak berpijak pada perencanaan yang matang.

Integrasi politik adalah upaya untuk meleburkan proses politik ke dalam ritme pembangunan politik yang berujung pada tertib politik. Ianya tidak serta merta tercipta dalam satu ketika, tetapi melalui rangkaian proses yang panjang dan kontinyu (terus menerus). Sebagai rangkaian proses, terdapat sejumlah tahapan yang dilalui untuk sampai pada kondisi integrasi politik. Mulai dari tahapan sosialisasi politik, pendidikan politik, sampai pada tahap rekrutmen politik dan pengembangan lembaga-lembaga politik. Tahapan-tahapan ini dilaksanakan secara berkelanjutan demi menjaga kestabilan sistem politik itu sendiri

Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi KPU terkait penetapan hasil pemilu 2024 lalu, walaupun dari beberapa hasil Quick Count sudah bisa diprediksi peserta pemilu yang memperoleh suara terbanyak, baik untuk pilpres mapun untuk pilek. Pemilu kali ini merupakan pemilu kelima pasca reformasi dan kali kedua diselenggarakan secara serentak untuk memilih Pasangan Presiden dan Wakil Presiden sekaligus anggota Legislatif. Setelah kepemimpinan petahana selama dua periode, kini saatnya pergantian kepemimpinan pada kandidat baru yang diharapkan memberi gairah baru pada perpolitikan Indonesia, serta membawa perjalanan pada kematangan demokrasi.

Apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden boleh melaksanakan kampanye untuk pasangan calon tertentu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden? Secara hukum, dengan merujuk Pasal 299 UU Pemilu, jawabannya sudah sangat jelas, Presiden atau Wakil Presiden boleh atau berhak melaksanakan kampanye. Hanya saja, jawaban tentu tidak hanya sampai di sana, melainkan mesti sampai pada jawaban bagaimana seharusnya jika Presiden atau Wakil Presiden melaksanakan kampanye. Terkait hal ini, terdapat sejumlah norma sebagai kerangka hukum kampanye yang mesti diperhatikan dan dipatuhi, khusus oleh Presiden atau Wakil Presiden.