Berita UNAND

Bagaikan petir di siang bolong yang mengejutkan banyak orang. Bagaimana mungkin tidak, hal yang cukup menarik perhatian publik yang baru saja diputuskan oleh Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) tentang pengabulan permohonan batas usia kepala daerah. Sebagai sebuah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang berbunyi “Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain”. Setiap Keputusan MA sangat berpengaruh kepada sistem hukum suatu negara.

Quacquarelli Symonds (QS) adalah lembaga yang terkenal dengan pemeringkatan universitas dunia yang komprehensif. Pemeringkatan QS menggunakan berbagai kriteria, termasuk reputasi akademik, reputasi lulusan di kalangan pengusaha, rasio mahasiswa terhadap staf, kutipan per fakultas, jumlah mahasiswa internasional, dan jumlah staf internasional. Kriteria ini menilai kinerja dan kualitas institusi pendidikan tinggi secara menyeluruh.

Universitas Andalas telah menetapkan dirinya sebagai pusat keunggulan dalam penelitian akademik, terbukti dari performa impresifnya dalam publikasi ilmiah selama dekade terakhir. Menggunakan data dari basis data Scopus yang ditarik pada tanggal 15 Juni 2024, dengan rentang tahun 2013 hingga tahun 2023 menunjukkan bahwa universitas tidak hanya produktif dalam menghasilkan karya ilmiah, tetapi juga berhasil menciptakan dampak yang signifikan melalui riset yang dihasilkan.

Kelestarian lingkungan merupakan isu global yang penting dan tidak dapat disangkal. Meningkatnya angka bencana alam, krisis air bersih, pemanasan global, menipisnya cadangan energi, dan masalah lingkungan lainnya merupakan persoalan yang semakin mengancam kelangsungan hidup umat manusia. 

Sumatera Barat pantang diremehkan dalam hal potensi pariwisata yang luar biasa. Pesona alam, budaya, hingga kulinernya tidak perlu diragukan lagi keelokannya. Namun, potensi tersebut perlu dikembangkan dengan baik agar menciptakan value yang membuat Sumatera Barat mampu bersaing dengan daerah lain.

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemajuan Kebudayaan Sumatera Barat (PKSB) telah memasuki fase akhir. Namun, proses panjang sejak 2017 dan sempat sepi lalu dimulai kembali pada 2022 itu tiba-tiba mendapat respons positif dari berbagai elemen yang menamakan diri sebagai Relawan Pemajuan Kebudayaan Daerah (RPKD) Sumatera Barat. RPKD meminta agar Ranperda PKSB dimatangkan sebelum disahkan. Aspirasi tersebut disampaikan secara tertulis kepada Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat. RPKD diterima di Istana Gubernur Sumatera Barat pada Rabu, 27 Maret 2024 pagi sementara di Public Hearing DPRD pada 1 April 2024. Siapa yang tergabung dalam RPKD, apa yang disuarakan, dan bagaimana seyogianya berbagai unsur relawan kebudayaan itu kelak dihimpun?