Padang (UNAND) – Dalam upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam sistem pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH).

Universitas Andalas menyelenggarakan seminar nasional bertajuk “Mitigasi Risiko Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PTN BH”, Rabu (21/5). Kegiatan ini digelar secara hybrid dan terpusat di Gedung Serba Guna Fakultas Hukum Kampus Limau Manis.

Seminar ini menjadi forum strategis untuk membedah tantangan dan peluang dalam tata kelola PBJ, yang merupakan komponen penting dalam pembangunan nasional. Rektor Universitas Andalas, Efa Yonnedi, Ph.D, menegaskan bahwa PBJ tidak hanya soal kepatuhan administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan misi menjaga kepercayaan publik dan integritas institusi.

"Pengadaan yang akuntabel merupakan fondasi dalam memperkuat tata kelola universitas, terlebih sejak Universitas Andalas resmi berstatus PTN BH tiga tahun lalu. Kita perlu membangun sistem yang tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga responsif terhadap tantangan zaman," ujar Rektor.

Dalam kerangka tersebut, Universitas Andalas telah menempuh sejumlah strategi utama untuk memperkuat sistem PBJ, antara lain:

  1. Transformasi digital melalui penguatan sistem informasi pengadaan berbasis elektronik guna meningkatkan efisiensi dan transparansi;
  2. Penguatan tata kelola, termasuk pembenahan struktur organisasi dan penyesuaian regulasi internal PBJ agar selaras dengan prinsip good governance;
  3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya pelaku PBJ, melalui pelatihan dan pendampingan agar mereka kompeten, memahami regulasi, dan menjunjung tinggi integritas;
  4. Kemitraan strategis dengan lembaga eksternal seperti LKPP, KPK, Kejaksaan, BPK, serta lembaga perbankan agar proses pengadaan tidak hanya sesuai prosedur, tetapi juga dapat diaudit, dievaluasi, dan ditingkatkan kualitasnya secara berkelanjutan.

Acara ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Universitas Andalas dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Fakultas Hukum dan LKPP sebagai bentuk konkret komitmen bersama.

Hadir sebagai narasumber kunci antara lain Sekretaris Utama LKPP Iwan Herniwan, S.Si., MP, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Yuni Daru Winarsih, S.H., M.Hum, Kepala Biro Umum KPK Tomi Murtomo, dan Kepala UPT PPBJ Universitas Andalas Prof. Ir. Taufika Ophyandri, Ph.D.

Dalam diskusi, para narasumber menyoroti pentingnya sinergi antarlembaga dalam menghadapi risiko PBJ, baik dari aspek administratif, hukum, teknis, maupun keuangan. Seminar ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis yang aplikatif untuk memperkuat sistem pengadaan di perguruan tinggi dan sektor publik secara umum.(*)

Humas, Protokol, dan Layanan Informasi Publik