Padang (UNAND) — Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggandeng Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas (FEB UNAND) dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan Kerangka Ekonomi Makro serta Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Kegiatan berlangsung pada Kamis (17/4) di ruang seminar FEB UNAND, Padang.

FGD ini bertujuan menjaring masukan strategis dari akademisi, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai bahan rekomendasi DPD RI dalam proses perencanaan pembangunan nasional yang lebih inklusif dan merata.

Acara dibuka oleh Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Novita Anakotta, S.H., M.H., dan turut dihadiri oleh Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Provinsi Sumatra Barat Ari Yuswandi yang mewakili Gubernur, pimpinan Universitas Andalas, serta akademisi lintas bidang ilmu.

Ari Yuswandi mengapresiasi inisiatif DPD RI melibatkan kampus dalam proses penyusunan kebijakan fiskal dan pembangunan. Ia menilai kolaborasi ini penting demi memastikan arah kebijakan selaras dengan kebutuhan daerah.

Sementara itu, Wakil Rektor IV UNAND, Prof. Dr. Henmaidi, S.T., M.Eng., menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam merespons persoalan daerah. Ia mendorong agar riset kampus diarahkan pada pemecahan masalah spesifik di wilayah masing-masing, serta didukung melalui penugasan riset yang terarah.

“PTN sebaiknya dipacu untuk memetakan persoalan daerah secara konkret, lalu menghasilkan inovasi yang relevan dan aplikatif. Inilah saatnya anak bangsa yang kuliah di luar negeri pun dipaksa berpikir untuk kejayaan bangsanya,” tegasnya.

Senator asal Sumatra Barat, Cerrint Iralloza, S.Ked., menyatakan FGD ini merupakan forum penting untuk menyerap aspirasi lokal. “Rekomendasi dari forum ini akan kami bawa ke tingkat nasional agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar merepresentasikan kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.

Dalam diskusi, Komite IV DPD RI turut mengidentifikasi sejumlah tantangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, seperti:

  • Ketidaksesuaian antara prioritas pusat dan daerah.
  • Permasalahan anggaran dalam pelaksanaan RKT dan RKPD.
  • Keterlambatan penyusunan dan penyampaian RKP.
  • Kurangnya koordinasi antarlembaga dan antarwilayah.
  • Tantangan eksternal seperti inflasi, ketidakstabilan ekonomi, fluktuasi nilai tukar, hingga dinamika geopolitik.

FGD juga menghadirkan sesi diskusi panel yang membahas isu-isu krusial seperti penguatan fiskal daerah, tata kelola APBD, pemanfaatan dana transfer pusat, dan optimalisasi aset negara maupun daerah.

Hasil FGD ini akan dirangkum sebagai masukan strategis Komite IV DPD RI dalam merumuskan rekomendasi terhadap RKP Tahun 2026 dan KEM-PPKF kepada pemerintah pusat.(*)

Humas, Protokol, dan Layanan Informasi Publik