Print this page

Ketua MK Nobatkan Nagari Pasie Laweh Sebagai Nagari Konstitusi

29 Agustus 2021
Peresmian Nagari Konstitusi Pasie Laweh Peresmian Nagari Konstitusi Pasie Laweh Universitas Andalas

Agam (Unand) - Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dr. Anwar Usman, SH, MH menobatkan Nagari Pasie Laweh sebagai Nagari Konstitusi yang berlangsung di Aula Pondok Pesantren Darul Ulum Alfalah pada Sabtu (28/8).

Dr. Anwar Usman mengungkapkan ini merupakan bagian dari apresiasi dan ikhtiar Mahkamah Konstitusi untuk membangun contoh atau role model dari perangkat terkecil pemerintahan negara dalam rangka tegaknya konstitusi dan ideologi negara.

“Nilai-nilai konstitusi pada hakekatnya bermula dan langgeng dalam masyarakat yang hidup dalam balutan spirit adat,” ujarnya. 

Oleh karena itu, disampaikannya untuk menjaga nilai konstitusi yang hidup dalam masyarakat maka penting bagi semua menjaga praktiknya agar terus berlangsung dalam lingkungan kehidupan keseharian di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, ia mengatakan konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia haruslah diketahui, dipahami, dan dimaknai serta dilaksanakan oleh seluruh elemen bangsa.

“Tanpa hal itu mustahil kehidupan berbangsa dan bernegara mencapai tujuannya, karena dalam konstitusilah kandungan cinta negara itu dimulai,” terangnya.

Anwar juga mengatakan konstitusi dapat diibaratkan sebagai cetak biru negara. Panduan bagi seluruh warga bangsa negara yang berasal dari nilai-nilai Pancasila.

Diharapkannya dengan dikukuhkan Nagari Pasia Laweh sebagai Nagari Konstitusi bisa menjadi contoh dan tauladan bagi nagari dan desa lain di Sumatera Barat dalam hal penerapan konstitusi.

Sementara itu, Rektor Universitas Andalas Prof. Yuliandri yang juga menghadiri kegiatan ini mengatakan Nagari Pasia Laweh diusulkan oleh Universitas Andalas untuk dikukuhkan sebagai Nagari Konstitusi melalui Nagari Development Center (NDC) yang diketuai oleh Dr. Erigas Eka Putra.

Salah satu yang menjadi alasan dikukuhkannya Nagari Pasie Laweh menjadi Nagari Konstitusi karena dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, nagaari ini berhasil membumikan nilai konstitusional pada masyarakat hukum adat. 

“Disamping itu, dalam tiga tahun terakhir Nagari Pasia Laweh juga berhasil menyelenggarakan beberapa program unggulan yang bermanfaat bagi masyarakat, dan membantu tugas negara dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara dalam sejumlah bentuk inovasi konstitusi,” ujar Rektor.

Nagari Pasie Laweh menjadi nagari atau desa keempat yang dikukuhkan oleh Mahkamah Konstitusi dimana sebelumnya MK telah menetapkan tiga desa sebagai Desa Konstitusi yakni, Desa Galesong di Sulawesi Selatan, Kampung Wasur di Papua, dan Desa Bangbang di Bali.

Turut hadir secara langsung, Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Dr. Hamdani,  Anggota DPR RI Rezka Oktoberia, Wakil  Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy, dan Bupati Agam Andri Warman.(*)

Humas dan Protokol Unand

 

Read 933 times