Pengumuman Hasil Seleksi D3 dan Intake D3 Fakultas Ekonomi, akan di umukan selasa 03 Agustus 2021, mulai jam 09.00 WIB  KLIK Untuk Lihat Hasil
Toggle Bar

Susun RPP UU Ciptaker, Kemnaker Libatkan Perguruan Tinggi

23 Desember 2020
FGD Kemnaker Republik Indonesia FGD Kemnaker Republik Indonesia Universitas Andalas

Padang (Unand) – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja kluster ketenagakerjaan dan Rancangan Peraturan Pelaksanaanya (RPP).

FGD ini berlangsung secara daring dan luring di Hotel Mercure Padang pada Rabu (23/12) dengan narasumber Dr. Frenadin Ade Gustara, SH, MH (Fakultas Hukum Universitas Andalas), Dr. Khairani, SH, MH (Fakultas Hukum Universitas Andalas), dan Dr. Maiyestati, SH, MH (Fakultas Hukum UBH).

Rektor Universitas Andalas Prof. Yuliandri mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan, memang tidak bisa dihindari apalagi dengan kondisi hari ini yang juga menjadi tantangan dan harus dihadapi secara bijak.

Disampaikannya ada dua hikmah yang bisa dijadikan alasan, yang pertama sebagai bentuk kepedulian dan juga dikaitkan dengan kebutuhan hukum, karena salah satu cara untuk mengetahui apa urgensi dari suatu Undang-Undang bisa dilihat secara formal dalam konsiderate pertimbangan.

Bagi kalangan pemerhati terutama sosial, tenaga kerja dan ekonomi menurutnya peran perguruan tinggi memegang peran yang sangat penting, sebab perguruan tinggi memiliki kajian dan riset.

Rektor berharap FGD ini dapat memberikan persamaan persepsi apa sebenarnya esensi mengapa UU Ciptaker dibuat atau dibentuk kemudian diundangkan dan ditetapkan, lalu bagaimana implikasi terhadap tujuan yang dicapai.

Karena menurutnya mau tidak mau salah satu urgensi mengapa peraturan itu dibuat juga untuk menjustifikasi kebutuhan hukum sehingga kemudian niat apa yang akan diwujudkan bisa tercapai dengan adanya regulasi.

Peran perguruan tinggi menjadi penting, baik untuk mengkritisi dalam bentuk solutif dan memberikan masukan apa yang terbaik ke depan karena ia yakin tidak ada niat di dalam level manapun peraturan ini dibuat bukan untuk kepentingan sesaat atau kepentingan tertentu.

“Karena esensinya adalah kepastian hukum, kebutuhan hukum dan untuk keadalian kalau hal tersebut tercapai mudah-mudahan esensi yang dibuat bisa diwujudkan dan dilakukan sehingga kemudian menjadi bahagian tanggung jawab bersama,” tambah Rektor. 

Peraturan ini diharapkan tidak hanya menjadi pertaturan yang tiap sebentar diganti karena ditekankanya salah satu peraturan perundang-undangan yang baik bagaiamana bisa berlaku panjang dan berkesinambungan.

Sementara itu, Anwar Sanusi, Ph. D Sekjen Kemnaker menyambut baik langkah strategis penyelenggarakan FGD ini, sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat akademis dengan memberikan sumbangsih saran dan masukan konstruktif terhadap RPP sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ditegaskannya UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi di dalam pembentukan RPP. 

Menurutnya, hal ini menuntut adanya relasi antara masyarakat dengan Pemerintah dalam proses pembentukan RPP. "Dari relasi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penciptaan Peraturan Pemerintah (PP) yang responsif, " katanya.

Partisipasi masyarakat akademis diyakini akan mendorong terciptanya komunikasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah, dan keterbukaan informasi pemerintah yang lebih baik untuk kemudian menyediakan gagasan baru dalam memperluas pemahaman komprehensif terhadap substansi kluster ketenagakerjaan. (*)

Humas dan Protokol Unand

 

Read 403 times