Live Streaming - Pelantikan Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Budaya  Klik tombol LIVE STREAMING
Toggle Bar

Emeraldy Chatra : Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dan Parik Paga

18 Januari 2018

Padang (Unand) - Sebagian besar masyarakat Minangkabau kaget ketika Perda Nagari yang baru disahkan DPRDSumbar memasukan dua unsur Kerapatan Adat Nagari (KAN). Unsur baru itu diberi nama bundokanduang dan parikpaga dalam nagari. Dalam Perda 13/1983 unsur KAN hanya terdiri dari tiga golongan yaitu perwakilan ninik mamak, alim ulama dalam nagari dan cadik pandai.

Apa itu bundo kanduang dan parikpagadalam nagari? Dijelaskan dalam naskah ranperda terakhir bahwa bundo kanduang adalah pemimpin wanita/perempuan di Minangkabau yang menggambarkan sosok seorang perempuan bijaksana yang menjadikan adat Minangkabau lestari dari masa ke masa. Sedang parik paga dalam nagari adalah unsur dari pemuda di nagari yang berfungsi di bidang ketentraman dan keamanan.

Kalau saja nama lembaga bukan Kerapatan Adat Nagari kehadiran dua kelompok tersebut mungkin tidak terlalu penting untuk dipertanyakan. Namun karena dari sisi nama KAN adalah lembaga yang mengusung masalah adat, keduanya harus ditelaah dari perspektif adat.

KAN yang dibentuk dengan Perda 13/1983 masih mencerminkan konfigurasi kepemimpinan Minangkabau lama. Setelah Islam diterima sebagai bagian utama dari adat Minangkabau dan dikukuhkan dalam ungkapan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), maka alim ulama di pandang sebagai pemimpin di samping pemimpin lama yaitu ninik mamak. Orang Minangkabau mengakui kepemimpinan keduanya.

Masuknya unsur cadik pandai menimbulkan pertanyaan bagi sebagian orang karena pengertian yang diselewengkan. Makna cadik pandai dalam adat Minangkabau sebetulnya bukan orang yang berpendidikan tinggi sepertisarjana atau level di atasnya (magister atau doktor). Zaman dulu tidak ada universitas dan tidak ada cadik pandai yang bergelar sarjana.

Cadiak pandai dalam arti sebenarnya adalah urangsumandoniniak mamak. Dari kategori-kategori sumando di Minangkabau (seperti Sumando langau hijau, lapak burak dan sebagainya) hanya urang sumando ninik mamak yang dianggap baik. Golongan ini adalah sumando yang berguna bagi istrinya baik segi ekonomi maupun sosial ia menambahkan kekayaan kaum si istrinya di tengah masyarakat. Ia mungkin seorang pengusaha kaya, ulama atau seorang penghulu adat yang terpandang.

Cadiak pandai dalam Perda 13/83 maupun Perda Nagari memberikan pengertian lain. Nilai guna ekonomi dan sosial terhadap kaum istri tidak lagi jadi identitas utama kaum cadik pandai, melainkan warga yang ahli dalam bidang ilmu atau berilmu pengetahuan luas. Artinya, orang sekolahan, orang yang bergelar sarjana atau pakar. Tak penting apakah ia berguna bagi kaum istrinya atau tidak. Tidak perlu dipersoalkan apakah ia lebih banyak menghabiskan harta kaum istrinya atau tergolong pada sumando lapiak burak. Cadiak pandai pun bukan lagi penghulu terpandang atau alim ulama.

Dengan demikian cadik pandai yang ada dalam Perda 13/1983 dapat dianggap sebagai golongan baru dalam adat Minangkabau. Faktanya memang golongan baru itu ada dan banyak memengaruhikehidupan masyarakat. Tapi secara resmi adat Minangkabau tidak pernah mengakomodir masuknya cadik pandai versi baru itu ke dalam struktur pemimpin adat. Pemerintah yang menjadikan mereka bagian dari pemimpin adat.

Bundo kanduang dan parik paga dalam nagari yang masuk ke KAN melalui Perda Nagari juga dua golongan yang dikonstruksikan oleh pemerintah. Bukan oleh masyarakat adat Minangkabau. Lebih parah lagui, bundo kanduang dan parik paga dalam nagari itu sebenarnya imajiner: tidak pernah ada dalam masyarakat Minangkabau kecuali sebatas sebutan yang populer karena unsur pemerintah rajin menyebutnya. Kaum ibu dikumpulkan, dibuatkan organisasi, lalu diberi nama bundo kanduang, itu saja.

Cadiak pandai, bundo kanduang dan parik paga dalam nagari yang dikonstruksi oleh unsur di luar adat ini mengingatkan kita pada kasus pangulu basurek di zaman Belanda. Pemerintah kolonia Belanda sengaja mengonstuksi panghulu baru yang disahkan melalui sebuah surat keputusan dan memaksakan kehadirannya ke dalam struktur kepemimpinan adat sebagai perpanjangan tangan mereka. Sebabnya, penghulu yang asli tidak dapat mereka kendalikan. (Emeraldy Catra, Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Unand)

Humas dan Protokol Unand

 

Read 5152 times