Padang (UNAND) – Universitas Andalas (UNAND) menugaskan sekitar 400 mahasiswa sebagai enumerator atau tim verifikator untuk melakukan pendataan kerusakan rumah akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat. Para mahasiswa ini diterjunkan ke berbagai kabupaten/kota untuk melakukan verifikasi lapangan berdasarkan standar dan kriteria yang telah disusun.
Rektor Efa Yonnedi, Ph. D menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada UNAND sebagai mitra utama dalam proses verifikasi rumah rusak pascabencana di Sumatera Barat. Ia menegaskan bahwa UNAND berkomitmen untuk terus menjadi mitra solusi dalam proses pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana.
UNAND sebelumnya juga telah berinisiatif membentuk konsorsium perguruan tinggi bersama sejumlah kampus lain. Konsorsium ini melaporkan kegiatan dan rekomendasinya kepada Kemdiktisaintek serta siap menjadi mitra pemerintah dalam bidang riset dan pengembangan.
"Selain mahasiswa sebagai enumerator, saat ini terdapat sekitar 3.500 mahasiswa UNAND yang sedang melaksanakan KKN di berbagai nagari. Mereka turut membantu masyarakat dalam upaya pemulihan pascabencana," ujar Rektor saat pelepasan mahasiswa KKN UNAND Tim verifikasi Pendataan Rumah Terdampak Bencana di Istana Gubernur Sumbar pada Jumat (2/1).
UNAND bersama BNPB juga tengah menjajaki kerja sama berkelanjutan, tidak hanya saat respon bencana, tetapi juga dalam program membangun kembali daerah terdampak menjadi lebih baik dan lebih kuat.
Rektor menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi kebencanaan, termasuk sistem peringatan dini (early warning system) yang berbasis sains dan teknologi, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi cepat jika terjadi potensi bencana.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi telah menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebagai acuan pelaksanaan rehab-rekon. Lebih dari 20 ribu unit rumah terdampak akan diverifikasi tingkat kerusakannya, meliputi kategori rusak berat, sedang, dan ringan. Melalui proses verifikasi ini diharapkan dihasilkan data yang valid sebagai dasar pelaksanaan program perbaikan rumah warga.
Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB Dr. apt. Rustian menyampaikan bahwa tidak ada satu pun wilayah di Indonesia yang bebas dari ancaman bencana. Karena itu, seluruh komponen bangsa harus memiliki pengetahuan dan kesiapsiagaan pada tiga fase kebencanaan: pra bencana, saat bencana, dan pascabencana.
Ia juga mengapresiasi Sumatera Barat yang dinilai cepat keluar dari status tanggap darurat. Dari 15 kabupaten/kota terdampak, 13 daerah sempat menetapkan status tanggap darurat, dan 12 di antaranya kini telah memasuki masa transisi darurat. “Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk segera melakukan penataan dan percepatan pemulihan,” pungkasnya.(*)
Humas, Protokol, dan Layanan Informasi Publik
