MPR RI dan PUSaKO Unand Kaji Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN

12 April 2016

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melalui badan pengkajian MPR RI bekerja sama dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas menggelar Focus Group Discussion (FGD) mengenai Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan  Nasional Model GBHN pada Senin (11/04) di Hotel Bumi Minang Padang. Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua MPR RI, Dr. HC Zulkifli Hasan, SE, MM, Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI, Tb Soenmandjaja beserta anggota, Rektor Universitas Andalas, Ketua PUSaKO, tim peneliti PUSaKO, dan undangan lainnya.

Ketua MPR RI, Dr. HC Zulkifli Hasan, SE, MM mengatakan MPR sebagai rumah besar didatangi berbagai kalangan datang memberikan masukan perlu tidaknya amandemen UUD. Intinya, ada dua pendapat. Ada yang setuju dan ada yang tak setuju amandemen dengan alasan masing-masing.  Tapi, dari dua pendapat ini, ada pendapat di tengah-tengah. Bahwa dari 10 fraksi di MPR, sembilan fraksi sepakat, haluan negara itu perlu.  Termasuk Forum Rektor yang tiga bulan lalu  melakukan studi juga menyatakan haluan negara perlu.

Tapi, karena menyangkut konstitusi, MPR harus hati-hati. Meski amanat amandemen ini bukan inisiatif dari MPR periode sekarang, melainkan rekomendasi dari MPR periode 2009 - 2014 yang jelas-jelas menugaskan MPR periode 2014-2019 untuk melakukan penyempurnaan sistem ketatanegaraan melalui perubahan UUD.

Memang ada kekhawatiran berbagai kalangan kalau amandemen UUD dilaksanakan bisa melebar ke mana-mana atau ibarat membuka kotak Pandora. Kekhawatiran itu bisa jadi karena pengalaman membuktikan, amandemen yang terjadi 1999 - 2002 yang diistilah sekali dalam empat tahap itu melebar ke mana-mana.

"Untuk amandemen sekarang, itu tak akan terjadi," tandas Zulkifli. Karena, sudah dikunci oleh Pasal 37 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 bahwa setiap usulan perubahan UUD diajukan secara tertulis, harus jelas pasal mana yang akan diubah, bunyinya apa, dan apa pula bunyi usulan perubahnya.

Jadi, menurut Zulkifli Hasan, kalau ada usulan perubahan pasal lain di luar dari pasal menyangkut haluan negara,  harus dimulai dari awal lagi. "Butuh proses yang panjang," katanya. 

Zulkifli kembali menegaskan, agar tidak ada konflik kepentingan dalam amandemen ini, hasil amandemen harus dilaksanakan oleh MPR periode berikutnya, 2019-2024

Sementara itu, Rektor Unand, Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA menyebutkan berdiskusi dengan Universitas Andalas, khususnya melalui Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas adalah pilihan yang tepat karena PUSaKO telah banyak mendapatkan amanat untuk memberikan masukan berkaitan dengan konstitusi dan hukum tata negara.

Diskusi mengenai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) kian menghangat ketika MPR mewacanakan untuk menghidupkan kembali produk ketetapan MPR tersebut. Opsi yang ditawarkan MPR itu patut dicermati karena keberlanjutan pembangunan tidak terjadi dengan baik setelah format GBHN ditiadakan paska reformasi konstitusi. Ketika pemerintahan berganti, maka fokus pembangunan juga berubah. Akibatnya pembangunan baru terjadi tetapi pembangunan yang sedang berjalan dihentikan.

Lebih lanjut Rektor menjelaskan forum ini tentu tidak ingin menyeragamkan pendapat.  Untuk itu mari pula kita dengarkan pendapat para ahli hukum tata negara dan politik dari Universitas Andalas serta berbagai kalangan lainnya. Jauh lebih penting dari itu adalah forum ini dapat memperkaya pengetahuan kita dan menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan kejayaan bangsa, sebagaimana menjadi moto Universitas Andalas.

Humas dan Protokol Unand

 

 

Read 1769 times