PUSaKO Unand Adakan Kuliah Umum "Intra Party Democracy in Indonesia"

25 Maret 2016

The Internasional Foundation for Electoral System (IFES) bekerja sama dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) dan bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas menyelenggarakan Lecture Series dengan tema “Intra Party Democrasy in Indonesia” pada Kamis (24/3) di Convention Hall Universitas Andalas Padang.  Lecture Series ini mengundang langsung  Dr. Marcin Walecki Chief of the Democratic Governance and Gender Unit sebagai Narasumber.

Direktur PUSaKO Fakultas Hukum Universitas Andalas Prof. Saldi Isra mengatakan PUSaKO Universitas Andalas  diresmikan pada tanggal 6 September 2004 oleh Ketua Mahkamah Konstitusi  Republik Indonesia Prof. Jimly Asshidiqie dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Prof. Takdir Rahmadi, SH,LLM.

Lebih lanjut Prof. Saldi Isra menjelaskan PUSaKO merupakan lembaga penelitian yang terdiri dari sebagian besar dosen dan beberapa orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas yang mempunyai komitmen sebagai agen pembumian konstitusi ke masyarakat akademis. PUSaKO Fakultas Hukum Universitas Andalas hadir sebagai lembaga yang focus melakukan pengkajian dan penelitian mengenai ketatanegaraan, konstitusi dan memperjuangkan hak-hak konstitusional warga negara.

Sementara itu, Dr. Marcin Walecki menjelaskan tentang regulasi dari partai politik. Partai politik telah berkembang sebagai kendaraan utama partisipasi politik dan telah diakui penting dalam fungsi demokrasi. Partai politik adalah platform kolektif untuk ekspresi hak-hak mendasar individu untuk berhimpun, berserikat, dan berekspresi. 

Selain itu, ia menyampaikan registrasi dari partai politik ketika pendaftaran sebagai partai politik diperlukan persyaratan pendaftaran substantif dan langkah-langkah prosedural yang masuk akal. Dua persyaratan khususnya yang dapat dipertimbangkan disini diantaranya persyaratan keanggotaan minimal dan persyaratan teritorial.

Regulasi dari internal partai dalam penerapan peraturan perundang-undangan terkait partai politik harus dilakukan oleh lembaga-lembaga yang indepensinya dijamin secara hukum dan dalam prakteknya. Lingkup kewenangan badan pengatur harus ditentukan secara eksplisit oleh hukum. Partai-partai harus memiliki kemampuan menentukan kandidat partai, bebas dari campur tangan pemerintah.

Selain itu ia juga menjelaskan tentang kesetaraan gender dalam partai politik. Masyarakat yang mengesampingkan perempuan dari kehidupan publik dan pengambilan keputusan tidak dapat disebut demokratis. 

Disamping itu, Marcin Walecki menerangkan keuangan partai politik sebuah demokrasi yang kuat membutuhkan kehidupan yang sehat. Partai-partai politik perlu pendanaan untuk memenuhi fungsi utamanya. Peraturan keuangan politik sangatlah penting untuk menjamin kemandirian politisi dari pengaruh yang tidak pantas.  

Humas dan Protokol Unand

 

Read 1422 times