Kuliah Umum bersama Kepala BNPT Republik Indonesia (BAKTI 2018)  Klik tombol ini
Toggle Bar

Rafnel Azhari : Menyoal Tata Kelola Perberasan Nasional

12 Februari 2018

Padang (Unand) – Beras adalah kehidupan itu sendiri. Bukan hanya bagi bangsa dan negara ini. Kebijakan perberasan yang salah bisa menimbulkan kegaduhan secara terus menerus, kemunduran berbangsa sampai pada kejatuhan pemerintah. Maka dari itu mengurus perberasan nasional tidak bisa grasa-grusu, apalagi menutup mata dan telinga terhadap problem sesungguhnya. Rasionalitas perlu dikedepankan, kearifan pun dijalankan agar kebijakan yang diambil tidak dengan menepuk dada tetapi dengan pikiran.

Awal tahun 2018 ini situasi perberasan memburuk. Beras semakin mahal. Di Pasar Induk Beras Cipinang, harga beras jenis medium awal Januari lalu mencapai harga antara Rp. 10.500 sampai dengan Rp. 11.500 lebih tinggi dari harga beras pada awal 2017, yakni Rp. 9.500.

Sampai awal Februari ini harga beras masih belum stabil. Logika kenaikan harga salah satunya tentu disebabkan karena pasokan yang rendah. Namun kita bisa melihat Kementerian Pertanian akhir-akhir ini semakin gencar meyakinkan public bahwa panen padi melimpah, tidak perlu risau dan apalagi berfikir impor. Meskipun pada akhirnya pemerintah tetap mengimpor beras sebanyak 500.000 ton dari Vietnam dan Thailand. Lalu dimana letak soal sesungguhnya?.

Komprehensif Membaca Persoalan

50 tahun lebih pengalaman Indonesia mengurus beras nampaknya tidaklah cukup untuk kita belajar banyak hal. Jika kita ingin melihat sejarah kebijakan perberasan Indonesia ada baiknya kita membaca buku yang ditulis Leon A. Mears (1982). Buku tersebut telah amat komprehensif memotret persoalan perberasan nasional dari sisi produksi, distribusi, konsumsi dan kelembagaan-kelembagaan yang ada. Soal karakteristik konsumen beras misalnya, Mears telah mencoba memprediksi kecenderungan  konsumsi jangka panjang dan factor-faktor penentu permintan beras di dalam negeri. Tidak hanya itu persoalan distribusi juga dijelaskan Mears dengan baik.

Sekarang ini yang hilang dari pikiran pengambil kebijakan adalah ketidakmampuan kita melihat persoalan secara komprehensif. Kita belum melihat persoalan produksi, distribusi, konsumsi dan kelembagaan pendukung sebagai suatu kesatuan yang harus diurus dan diselesaikan. Kebijakan kita masih sangat bias produksi. Kita tidak memikirkan perubahan perilaku konsumen beras, tantangan distribusi dan membantu secara serius kelembagaan cadangan pangan masyarakat.

Pada aspek konsumen beras misalnya, konsumen sudah punya selera yang beragam terhadap beras. Tidak bisa lagi disamakan atau dipaksa untuk sama. Konsumen yang menginginkan beras pandan wangi mereka akan tetap mencari beras itu dan bahkan tidak akan membeli beras lain sampai waktu tertentu. Preferensi konsumen beras yang seperti ini harus menjadi perhatian dalam kebijakan perberasan nasional, sehingga kita bisa member kebebasan kepada petani untuk menanam varietas yang diinginkan konsumen ditempat mereka. Termasuk pada akhirnya kita bisa memahami strategi pedagang melakukan pencampuran beras karena hal ini ditujukan sebetulnya untuk membuat harga menjadi terjangkau dan tercipta beras sesuai dengan preferensi konsumen.

Pada aspek distribusi, dalam bukunya Mears (1982) sudah menulis bahwa tersedianya prasarana perhubungan dan komunikasi yang efesien dengan armada angkutan yang dapat diandalkan dan informasi yang tepat pada waktunya, serta dapat dipercaya, merupakan hal yang sangat penting. Tantangan distribusi di Indonesia adalah pada kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau dan menyebar luas. Hal ini sudah pasti menyebabkan  biaya distribusi menjadi mahal. Selain tantangan infrastruktur tersebut juga terdapat persoalan pungutan di jalan, baik yang bersifat resmi dan yang tidak resmi. Sejak zaman dahulu sampai sekarang pungutan liar masih tetap terjadi. Pada saat sekarang misalnya, para pedagang beras dari Sumatera Barat yang menjual beras melalui jalur darat ke Provinsi Riau mengeluhkan banyaknya pungutan liar di jalan yang mereka alami. Jika persoalan pada aspek distribusi membutuhkan perhatian dan penanganan serius. Hal ini adalah sistem cadangan pangan masyarakat tidak bekerja dengan baik. Secara nasional kita hanya mengandalkan Bulog. Pada hal terdapat berbagai kearifan lokal di institusionaisasi kembali. Kita perlu lumbung-lumbung pangan rakyat direvitalisasi kembali secara serius.

Persoalan terkahir tentu adalah soal kebingungan kita pada data. Perbedaan data antara lembaga yang satu dengan yang lain membuat kebijakan yang diambil akan penuh dengan keraguan dan tidak tepat sasaran. Debat soal data ini saya kira sudah lama, tapi nampaknya kita belum meiliki solusi yang memadai. Saya berharap Badan Pangan Nasional segera dibuat, kerena badan ini akan mampu mebuat kita secara komprehensif membaca dan menyelesaikan persoalan, termasuk persoalan pada data pangan nasional. 

Terakhir, saya ingin ingatkan kepada kita semua, pemenuhan pangan setiap warga negara adalah kewajiban negara, karena itu bahkan pangan diatur menjadi hak asasi manusia. Negara sejatinya diperintahkan untuk mengurus pangan rakyat dengan benar, karena bukan hanya soal hidup atau mati satu individu saja tetapi juga soal masa depan negara dan bangsa itu sendiri. Bung Karno ketika peletakan batu pertama IPB telah menyadari hal ini dengan amat baik. Jauh sebelum itu ketika zaman penjajahan Belanda, telah dibentuk lembaga pangan yang diberi nama Stichting Het Voedingsmidlenfonds (VMS) yakni sebuah institusi yang mengurus distribusi dan logistic beras. Ini adalah bentuk kesadaran bahwa masalah pangan amat penting dan memerlukan pengaturan khusus dari pemerintah. Diera reformasi, kita melahirkan Undang-Undang Pangan yang secara tegas mengamanatkan juga pembentukan badan pangan nasional setingkat kementerian, yang sampai hari ini belum mampu diwujudkan pemerintah. (Refnel Azhari : Dosen Jurusan Pertanian Unand/Peneliti di Pusat Pembangunan Pangan Inklusif Unand)

Humas dan Protokol Unand

 

Read 449 times