Acara Pengukuhan Prof. Dr. Fatma Sri Wahyuni, SSi, Apt  Klik tombol ini
Toggle Bar

Koruptor, Aktor dan Voter Bahavior dalam Pilkada

12 Februari 2018

Padang (Unand) - Kita baru melewati bulan Januari dan awal bulan Februari tahun 2018. Dimana, sebelumnya gegap gempita petasan penyambutan tahun baru, tidaklah seberapa jika kita bandingkan dengan meriahnya sorak-sorai pendukung kandidat-kandidat kepala daerah pada musim pencalonan di negeri ini. Ibarat perang di masa silam, genderang-pun telah ditabuh dan persaingan bahkan “pertempuran” pun telah bermula sejak proses pencalonan dimulai, baik inter partai maupun eksternal partai. Selanjutnya kita mengalami tahapan penetapan calon pilkada oleh KPUD diikuti oleh tahapan kampanye yang sudah dapat diduga akan berjalan semakin panas dan keras nantinya.

Dari berbagai media bahkan ota-ota lapau, kita sering mendengar isu bahwa keterpilihan seseorang kandidat untuk diusung oleh suatu partai dan gabungan partai disertai oleh proses awal yang transaksional. Sehingga, telah menyisakan berbagai persoalan pelik dan rumit bagi negeri pada masa ini bahkan di masa depan. Proses awal penjaringan bakal calon kepala daerah tersebut sangatlah kencang, bak genderang perang tabuhnya terlalu kencang berakibat bunyinya bertalu-talu dan semua orang krasak-krusuk terbangun dalam “huru-hara” persaingan yang terkadang berjalan pincang (unfearness).

Persaingan politik dalam proses pencaloan oleh partai politik terlihat cenderung berjalan secara tidak fair tersebut di antara terindikasi dari maraknya isu “mahar politik”. Oleh karena itu dapat dipahami pula mengapa kemudian kita sering mendengar suatu perilaku politik yang seolah-olah lumrah di negri ini, apa yang disebut sebagai proses transaksi politik (political transaction).

Partai politik sebagai infrastruktur politik yang fundamental dalam negara demokrasi sejatinya melakukan proses rekruitmen politik dengan menyeleksi para bakal calon kepala daerah secara baik dan fair. Pertanyaan kita kemudian timbul mengenai persoalan-persoalan bagaimanakah proses political recruitment itu berjalan? Apakah sesuai dengan etika-moral, fairness, keterbukaan serta keadilan? Jawabannya cukup lah lagu “Kaulah Segalanya” mendeskripsikan betapa manusia-manusia merasa “setengah dewa” di masa pencalonan dan kampanye pilkada itu ingin diperlakukan, jika tidak ingin menendangkan lagu “Merana”, bagaimanapun caranya!

Hmmm, begitulah agak-agaknya sebagian cara berpikir bakal calon (aktor) dan elit partai politik negeri, tak terkecuali di nagari awak ini walaupun kita tidak pungkiri masih ada satu dua yang tidak demikian. Namun bisa dipastikan mereka adalah satu dari seribu, karena bisa jadi seorang kandidat itu “bersih”. Namun bagaimana dengan pasangannya? Bukankah suatu pasangan ibarat “dua sejoli” sehidup semati? Atau ibarat pasangan suami-istri, bukankah sering dinukilkan, bahwa suami akhirnya ditarik kaki ke neraka gara-gara pasangan istrinya atau sebaliknya? Karena itu seorang kandidat terpilih diharapkan tentulah betul-betul konsisten dan bermental baja untuk tidak “menggoda dan tergoda”.

Permasalahan Pilkada akan lebih runyam lagi jika kita lihat dari perspektif voter bahavior (perilaku pemilih). Idealnya dalam proses recruitment dan seleksi jabatan politik, pemilih (voter) akan menilai secara rasional pula seorang kandidat politik, dimana hal tersebut setidaknya dapat terlihat dari; jejak rekam (tract and record) seorang kandidat, visi-misi/program dan konsistensi serta tentu saja dalam konteks ranah Minang kandidat yang memiliki “nilai, etika-agama urang awak” dll. Walaupun demikian, apakah indikator dalam memilih tersebut benar-benar diperhatikan masyarakat, sehingga terpilihlah kandidat terbaik?

Fenomena dan realitas sosial yang tampak di Indonesia tak terkecuali fenomena di nagari awak memperlihatkan perkembangan yang memprihatinkan, dimana sebagian elit menilai bahwa proses pilkada merupakan suatu opportunity dan potency dalam meraih keuntungan pribadi. Hal ini kemudian berimbas timbal-balik, terhadap perilaku voter dalam menilai proses pilkada. Sebagian elit berevolusi menjadi broker politik, dimana kalau diibaratkan agen oto di simpang, yang penting penumpang naik, lalu dapat komisi dengan memalak/menipu penumpang. Soal sampai atau tidak di tujuan bus-nya bukan tanggung jawab agen lagi.

Evolusi elit dan broker tersebut bisa kita lihat dari perialaku elit-elit/tokoh, perangkat nagari/kampung/kelurahan dll yang sangat sibuk mendapat atau menjadi tamu “orang penting” di masa-masa pilkada yang biasanya disertai dengan uang siriah, uang rokok atau minyak onda dan modifikasi istilah lainnya. Konsekuensinya, masyarakat kemudian memiliki persepsi yang salah tentang pilkada. Kalau inyo dapek kepeang, maamuah den perai sae. Begitulah agaknya ciloteh yang tak jarang kita dengar sehingga akhirnya kandidat dipancing, dan dipaksa memberikan imbalan dalam berbagai macam bentuk.

Multiple Effect terhadap perilaku elit lalu turun ke voter yang kemudian merubah paradigma voter kritis, dimana kandidat dipandang sebagai pemimpin yang kepadanya kita tumpangkan nasib (kebijakan), yang mempengaruhi hidup kita menjadi paradigma now. Nan paralu pitih bin materialistik. Akhirnya tinggalah sudah harapan dan cita-cita untuk memilih pemimpin yang didasari rasionalistas. Manakala hal tersebut sudah menjadi kecendrungan voter, maka di sanalah lingkaran syaitan money politic-korupsi merajalela, baik secara gelap maupun terang benderang.

Jika kemenangan dalam suatu pilkada dengan “bagaimanapun caranya” itu telah banyak menjadi “idiologi” bagi seorang calon kepala daerah dan partai. Maka di saat itu pulalah, hukum transaksi politik berlaku. Di mana pragmatism politik dan materialistik bersatu dalam suatu karakter Machiavelist penghalalan segalanya. Konsekuensi logis dari persoalan itu, berlaku pula apa yang kita sebut sebagai “kuasa-korupsi” karena kita hanya akan menunggu saja terjadinya sebuah evolusi antara syahwat kekuasaan, kerakusan ekonomi, ekploitasi, nepotism serta korupsi yang jika kawin tanpa nikah akan melahirkan turunan haram, patologi sosial; penganguran, kemiskinan, kriminalitas, gankster politik, bahkan kekuasaan otoritarian-tirani demokrasi. Kandidat yang terpilih demikian, maka ia dipaksa menempuh segala cara untuk mengembalikan economic rosourches yang telah hilang, kemudian melahirkan para koruptor. 

Dalam konteks itu saya teringat cerita (celoteh) teman “mantan” yang dulu sering mengepalkan-mengacungkan tangan di kiri maupun kanan. “Jangan kau sebut perjuangan dan cita-cita idiologis dan idealis kawan!, karena itu hanyalah ‘buku’ hiasan markas dan ‘dongeng’ di mimbar pidato”. Hmmm begituya “bro”. Semoga suatu hari nanti saya tidak harus menjengukmu ke “pantai muaro,” jawabku. Bukan untuk mengantarmu makanan kesukaan, tapi untuk sebuah bogem pukulan dari seorang teman.. 

Agaknya soal kepalan tangan masa mahasiswa, kepemudaan dan sosial lain yang dulu sering meneriakkan kebenaran kini sebagian hanyalah menjadi memori indah bersama “mantan” karena hari ini banyak yang menjadi kandidat kepala daerah (executive) maupun legistatif dari berbagai partai yang katanya harus berhadapan reality sehingga sering tenggelam dan lupa konsistensi/mengkonstruksi suatu keadaan negeri yang lebih tenteram-damai serta di Ridho Illahi. (Doni Hendrik: Dosen Ilmu Politik Universitas Andalas)

Humas dan Protokol Universitas Andalas 

 

Read 388 times