Penerimaan Mahasiswa Program Studi Program Profesi Insinyur  Klik tombol ini untuk selengkapnya
Toggle Bar

FISIP Unand Gelar Diskusi Publik Bersama KPK dan LIPI

12 Oktober 2017

Padang (Unand) – Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas menggelar diskusi publik yang bertajuk “politik cerdas berintegritas urgensi partai politik untuk memiliki kode etik dan panduan system rekrutmen dan kaderisasi pada Kamis (12/10) di Aula Gedung Pascasarjana Kampus Unand Limau Manis Padang.

Ketua pelaksana Dr. Asrinaldi mengatakan diskusi Public ini mengundang Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dr. Sri Nuryanti dan juga Wakil Dekan FISIP Unand Dr. Aidinil Zetra sebagai pemateri.

“Selain itu dalam diskusi ini juga mengundang beberapa perwakilan dari partai politik yang ada di Sumatera Barat,”tambahnya.

Ia berharap diskusi ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru bagi mahasiswa Universitas Andalas khususnya fakultas ISIP dan menjadi bahagian proses pembelajaran  terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Dr. Aidinil Zetra mengungkapkan bagaimana kondisi Partai politik di Indonesia berdasarkan survey Global Coruption Barometer (GCB) 2015-2017 oleh transparency international kepada 22.000 responden rumah tangga di 16 negara Asia Pasifik bahwa tingkat korupsi dilembaga legislative masih dinilai tinggi.

“Sekitar 32% para tersangka suap dan korupsi yang ditangani oleh KPK adalah politisi dari partai politik,”sebutnya. 

Dijelaskannya ada bebarapa penyebab terjadi hal tersebut diantaranya banyaknya kasus korupsi yang melibatkan anggota legislative baik ditingkat daerah (DPRD) maupun ditingkat pusat (DPR RI).

Selain itu, juga kinerja lembaga legislative dalam menjalankan fungsi utamanya (legislasi, anggran dan pengawasan) maupun kinerja pemberantasan di internalnya tidak maksimal .

“Bahkan dalam perkembangan terakhir DPR malah semakin gentol untuk merubah dan merevisi Undang-undang KPK,”sambungnya.

Disisi lain Direktur Dikyanmas KPK mengungkapkan hal yang sama bahwa legislative dipersepsikan sebagai lembaga terkorup.

“Sebesar 32% aktor politik menjadi pasien KPK mulai dari DPR/DPRD, Gubernur, Walikota, Bupati beserta wakilnya dengan modus suap dan pengadaan barang dan jasa yang paling banyak yaitu sebesar 80,9%, sebutnya.

Dikatakannya banyak pejabat yang terkena kasus suap yang hanya memikirkan sesaat dengan tidak mempertimbangkan kerugian yang akan dialami setelah ia perbuatannya tersebut.

“70% orang yang ditangkap KPK karena menjalankan tugas di luar tugas pokok dan fungsinya sebagai pejabat daerah,”ujarnya.

Ia juga telah mengunjunggi pimpinan partai politik untuk mengenalkan program politik cerdas dan berintegritas. 

“Ada beberapa program yang disosialisasikan diantaranya tata kelola supaya lebih baik dan beriintegritas, rekrutmen atau kaderisasi serta transparansi keuangan partai politik,”sebutnya.

sementara itu Dr. Sri Nuryanti peneliti LIPI mengatakan Indonesia memerlukan parpol agar demokrasi ini tetap berjalan. 

Dikemukakannya untuk memperbaikinya maka parpol memerlukan sistem integritas sebagai satu kesatuan kebijakan yang dibangun sebagai standar internal dalam memaksimalkan tujuan institusi dan meminimalkan potensi penyimpangan dalam suatu institusi. 

“Keuntungan dalam menciptakan sistem integritas bagi parpol ini banyak mencakup internal seperti pembaruan menuju partai politik modern, pencegahan sejak awal terhadap setiap tindakan yang menyimpang, kepastian prosedur dan proses dalam penegakan etik, instrumen untuk meminimalisasi konflik kepentingan,”sambungnya.

Humas dan Protokol Unand

 

Read 211 times