Penerimaan Mahasiswa Program Studi Program Profesi Insinyur  Klik tombol ini untuk selengkapnya
Toggle Bar

Kepala BPOM : BPOM Akan Terus Lakukan Pengawasan Obat dan Makanan

11 Agustus 2017

Padang (Unand) - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) akan terus lakukan pengawasan terhadap obat dan makanan yang ada di masyarakat untuk menghindari beredarnya obat dan makanan yang rusak serta kedaluwarsa.

Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Dr. Penny Kusumastuti Lukito saat memberikan kuliah umum dihadapan mahasiswa Universitas Andalas, Unidha, STIFI dan STIFARM Padang pada Jumat (11/8) di Gedung Convention Hall Kampus Unand Limau Manis Padang.

Lebih lanjut ia mengatakan bila ditemukan obat yang kedaluwarsa atau rusak, maka produk tersebut harus ditarik dan tidak boleh dijual kepada masyarakat. 

“Obat kedaluwarsa atau rusak harus disimpan di tempat terkunci dan terpisah dari obat yang diperjualbelikan,”sambungnya.

Dikatakannya pengawasan terhadap obat kedaluwarsa penting dilakukan, karena obat kedaluwarsa atau rusak berpotensi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Modus penyalahgunaan obat kedaluwarsa adalah dengan melakukan pelabelan kembali atau mengemas kembali sebagai obat yang sama atau obat yang berbeda dan memperpanjang atau mengganti tanggal kadaluarsa obat rusak tersebut,”ungkapnya.

Dijelaskannya terkait temuan tersebut dalam keterbatasan yang ada Badan POM sudah melakukan langkah-langkah yang dapat meminimalisir kejahatan kemanusian di bidang obat dan makanan dengan membentuk Satuan Tugas Obat Palsu, karena BPOM tidak bisa bekerja sendiri tapi harus bersinergi dengan berbagai pihak.

Selain itu ia juga mengatakan pengawasan obat dan makanan merupakan sistem yang komprehensif (full spectrum atau life cycle process) meliputi seluruh siklus proses sejak awal proses suatu produk sebelum diedarkan (pre-market) hingga selama produk tersebut beredar di tengah masyarakat post-market). 

“Pengawasan obat dan makanan full spectrum yang dilakukan oleh BPOM belum mencakup perizinan sarana yang menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan,”ujarnya. 

Disebutkannya Badan POM tidak dapat melakukan pengawasan obat dan makanan sendiri sehingga diperlukan koordinasi dengan semua komponen yang melakukan pengawasan, seperti Kemenkes, Pemerintah, Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan juga khusus dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan sebagai mitra dalam Criminal Justice System (CJS).

Ia akan terus melakukan inovasi peningkatan layanan publik sebagai perwujudan komitmen Badan POM dalam perbaikan tata kelola yang bersih, efektif, transparan dan terpercaya juga dalam mendukung peningkatan daya saing industri dan UMKM obat dan makanan. 

Tampak hadir dalam kuliah umum ini Rektor UMMY Solok, Wakil Rektor I dan III Universitas Andalas serta Wakil Dekan Fakultas Farmasi beserta dosen dan juga Perwakilan BPOM Sumbar dan Bengkulu. 

Humas dan Protokol Unand

 

Read 510 times